Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BERAU - Pemerintah Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera merealisasikan pembangunan menara atau tower telekomunikasi baru di wilayah tersebut.
Sebab, proposal pengajuan infrastruktur tersebut telah diajukan secara rutin setiap tahun sejak satu dekade atau 10 tahun yang lalu, tapi hingga kini belum ada kejelasan.
Sekretaris Kampung Payung-Payung, Rino mengungkapkan, pihak kampung bahkan sudah berkomitmen menyediakan lahan secara swadaya agar pembangunan menara pemancar bisa segera masuk.
Kehadiran operator seluler alternatif dinilai menjadi satu-satunya solusi permanen di tengah tingginya beban jaringan seluler di destinasi wisata tersebut.
"Lahan itu ada, sudah kami sediakan di masing-masing kampung. Masalahnya, pembangunannya yang tidak ada sampai sekarang. Kami mengajukan proposal itu setiap tahun, bahkan pertama kali diajukan itu sekitar 10 tahun lalu. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi, baru Telkomsel saja yang ada di sini," ungkap Rino, Kamis (11/6/2026).
Kebutuhan akan kestabilan sinyal dirasa kian kritis lantaran satu-satunya provider seluler komersial yang tersedia kerap mengalami kelumpuhan akibat kelebihan beban jaringan setiap kali terjadi lonjakan kunjungan wisatawan ke Pulau Maratua.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya sistem administrasi perkantoran serta pelaporan keuangan desa yang seluruhnya telah diwajibkan bermigrasi ke sistem online.
Untuk menyiasati keterbatasan sinyal, pemerintah kampung mengandalkan bantuan internet komunitas dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Namun, kapasitas WiFi gratis yang terbatas tersebut justru memicu polemik sosial baru di tengah warga kampung yang berpenduduk 782 jiwa tersebut.
Halaman kantor desa kerap diserbu masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah hingga orang dewasa yang berburu sinyal hingga tengah malam.
Bahkan, saat ada momentum besar seperti streaming bareng pertandingan sepak bola, jaringan internet mendadak melemah dan memaksa aparat kampung bersama kecamatan menggelar patroli ronda malam untuk menjaga ketertiban umum.
Guna mengamankan operasional pemerintahan desa dari hambatan jaringan, pihak kampung terpaksa mengunci password satu dari dua router internet yang tersedia khusus untuk keperluan dinas.
Kebijakan internal ini sempat menuai kesalahpahaman sebelum akhirnya dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau.
Merespons curhatan dan kendala operasional tersebut, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar yang meninjau langsung lokasi langsung memberikan solusi kilat.
Ia memerintahkan tim teknisnya di lapangan untuk segera merapikan konfigurasi pembagian kata sandi password pada router internet desa agar layanan publik dan kebutuhan administratif perkantoran tidak terganggu oleh aktivitas hiburan umum.
"Nanti sore selesai. Kita mau cek yang mau dipassword," ucap Indah sapaannya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa skema pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki mekanisme yang berbeda.
Menjawab keluhan perangkat desa terkait mandeknya proposal menara di tingkat daerah, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif bersuara dan mengajukan permintaan resmi.
"Kalau akses internet, itu mekanismenya harus ada permintaan dari daerah karena mereka harus bertanggung jawab terkait suplai listrik dan menjaga akses ini. Kita harus tanya ke Pemda-nya, apakah sudah ada diusulkan? Karena kalau posisi BAKTI, kami menunggu usulan dari Pemda terlebih dahulu. Tolong suarakan itu ke pemda, baik provinsi maupun Pemkab Berau," pungkasnya.