JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir mendorong pemerintah pusat untuk memperluas cakupan Program Kampung Nelayan di Kalimantan Utara. Aspirasi tersebut disampaikannya saat mengikuti forum Aspirasi DPRD bersama Fraksi PKS DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran DPRD Kaltara tersebut, Muhammad Nasir menegaskan bahwa masyarakat pesisir masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah, terutama melalui program-program yang mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, Program Kampung Nelayan merupakan salah satu program strategis yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. 

Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya melanjutkan program tersebut, tetapi juga memperluas jangkauannya mengingat karakteristik Kalimantan Utara yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas.

“Kami melihat Program Kampung Nelayan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Karena itu kami berharap cakupannya dapat diperluas di Kalimantan Utara,” kata Nasir.

Politikus PKS tersebut menjelaskan, sektor perikanan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat di sejumlah daerah pesisir Kaltara. Tapi di lapangan, masih banyak nelayan yang menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur pendukung hingga fasilitas penunjang aktivitas penangkapan ikan.

Menurut Nasir, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat nelayan sangat penting karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan sekaligus perekonomian daerah.

Apalagi, kata dia, Kaltara merupakan provinsi perbatasan yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar.

“Kesejahteraan nelayan harus menjadi perhatian bersama. Dengan dukungan program yang tepat, produktivitas dapat meningkat dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan DPRD Kaltara dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Nasir menambahkan, perhatian terhadap nelayan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat wilayah pesisir dan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Kalimantan Utara maupun Indonesia secara keseluruhan. (Adv)