TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie menilai rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ini disampaikan Achmad Djufrie usai menghadiri kegiatan pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) serta pejabat fungsional yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang di ruang serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, pemprov melakukan rotasi dan pengisian sejumlah jabatan strategis melalui pelantikan 41 pejabat JPT Pratama dan 23 pejabat fungsional.

Menurut Achmad Djufrie, rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi, penguatan kelembagaan, serta upaya menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

“Rotasi pejabat harus dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Paling penting adalah bagaimana pejabat yang mendapat amanah baru mampu bekerja cepat, adaptif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Achmad Djufrie.

Ia mengatakan, tantangan pembangunan Kalimantan Utara ke depan membutuhkan birokrasi yang solid, profesional dan mampu bekerja secara kolaboratif dalam mendukung program-program prioritas daerah.

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah, DPRD Kaltara akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“DPRD tentu berharap rotasi ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah. Program pembangunan harus berjalan lebih efektif, penyerapan anggaran semakin baik, dan pelayanan publik semakin meningkat,” katanya.

Achmad Djufrie juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Fokus utama harus tetap pada pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah,” tegasnya. (Adv)