Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BERAU - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) bukan untuk selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Sebaliknya, BAKTI justru mendorong operator seluler dan penyedia layanan telekomunikasi swasta masuk dan berkembang di wilayah yang sebelumnya belum dianggap layak secara bisnis.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar mengatakan pihaknya secara rutin membuka dan membagikan data potensi wilayah kepada operator seluler sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi.
"Ada, selalu. Kami selalu ada rapat dua mingguan dengan operator seluler dan Direktorat Infrastruktur Digital di Komdigi," kata Indah sapaannya, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah menginginkan pembangunan jaringan telekomunikasi dilakukan terlebih dahulu oleh sektor swasta.
Namun ketika suatu wilayah dinilai belum layak secara ekonomi dan finansial, negara hadir melalui BAKTI untuk menyediakan dukungan infrastruktur.
"Wilayah itu defaultnya memang kita ingin dibangun oleh provider atau swasta. Tapi kalau mereka sudah berhitung bahwa itu tidak ekonomis atau tidak masuk secara finansial, maka harus ada bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Ia menegaskan seluruh data yang dimiliki BAKTI terkait kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, hingga potensi wilayah terbuka dan dapat diakses oleh operator seluler yang berminat melakukan ekspansi layanan.
"Nah, data-data itu betul-betul kami berikan semua, terbuka kepada swasta," tegasnya. Ia menjelaskan, keberadaan BAKTI sejatinya berperan sebagai stimulan awal untuk membuka akses digital di wilayah yang belum tersentuh layanan komersial.
Ketika suatu daerah telah berkembang dan memiliki daya beli yang cukup, diharapkan operator swasta dapat mengambil peran lebih besar tanpa harus bergantung pada subsidi pemerintah.
"Memang tugasnya BAKTI ini membuat masyarakat lebih mandiri. Salah satu indikator kemandirian itu adalah mereka tidak perlu lagi bantuan dari pemerintah," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat telah memiliki kemampuan untuk mengakses layanan telekomunikasi yang disediakan secara komersial oleh operator.
"Artinya mereka sudah bisa dengan daya beli mereka mengakses semua yang diberikan oleh komersial atau swasta," tambahnya.
Ia kembali menegaskan bahwa informasi dan data terkait perkembangan wilayah 3T selalu disampaikan kepada operator seluler sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan jaringan.
"Selalu kita sampaikan," tegasnya.