Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mendorong diversifikasi jalur pasokan barang kebutuhan pokok.
Strategi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan, ketergantungan pasokan barang dari satu wilayah berpotensi memicu gejolak harga ketika terjadi gangguan distribusi.
Untuk itu, pemerintah daerah mulai mendorong perluasan kerja sama perdagangan dengan berbagai daerah guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.
Menurut Agus Haris, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai kota industri yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih dipasok dari luar daerah, Bontang perlu membangun sistem distribusi yang lebih kuat dan adaptif.
“Pasokan yang stabil menjadi kunci menjaga harga tetap terkendali. Karena itu, kami terus mendorong perluasan jalur perdagangan dan distribusi agar tidak bergantung pada satu daerah pemasok saja,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, Bulog, Pertamina, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah instansi terkait tersebut, berbagai strategi pengendalian inflasi turut dibahas.
Langkah yang diperkuat meliputi peningkatan ketahanan pangan daerah, penguatan kerja sama antardaerah, hingga pengawasan distribusi barang melalui Satgas Pangan.
Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan program Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, dan operasi pasar sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Edukasi kepada masyarakat terkait pola belanja bijak juga menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Agus Haris menekankan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan dukungan seluruh pihak. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Bontang.
Melalui forum HLM TPID ini, Pemkot Bontang berharap berbagai langkah yang telah dirumuskan dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meminimalkan risiko kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat.