Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7,5 miliar pada tahun 2026.
Target tersebut meningkat cukup signifikan dibanding realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp5,72 miliar.
Target itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 sekaligus peluncuran Agen Bankaltimtara Laku Pandai, serta launching aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (Sipandu) dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Berau.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Berau Gamalis, Direktur Utama Bankaltimtara Romy Wijayanto, Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, serta para kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala kampung.
Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya,” ujarnya.
Sri Juniarsih mengungkapkan, capaian penerimaan PBB-P2 tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp5,5 miliar, realisasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp5,72 miliar.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, kecamatan, hingga masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
“Alhamdulillah target tahun lalu dapat terlampaui. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin baik dan kerja sama seluruh pihak berjalan dengan optimal,” katanya.
Meski demikian, tantangan pada tahun 2026 dinilai lebih besar. Sebab, jumlah SPPT yang diterbitkan meningkat dengan total potensi penerimaan mencapai Rp7,65 miliar. Dari potensi tersebut, Pemkab Berau menetapkan target penerimaan sebesar Rp7,5 miliar.
Untuk mencapai target itu, Sri Juniarsih meminta camat, lurah, kepala kampung hingga ketua RT terus aktif melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.
Di hadapan para tamu undangan, ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.
Tak lupa, dirinya memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah kecamatan, kelurahan, kampung, serta para ketua RT yang selama ini menjadi ujung tombak pendistribusian SPPT dan edukasi perpajakan kepada masyarakat.
“Saya berharap SPPT yang diserahkan hari ini segera didistribusikan kepada wajib pajak sehingga target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya. (Adv)