Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Konsumsi Pertalite di Kota Balikpapan mengalami peningkatan signifikan setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menambah volume penyaluran harian hingga sekitar 23 persen.
Sr Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Gayuh Mustiko Jati mengatakan rata-rata penyaluran Pertalite pada 1-9 Juni 2026 berada di angka 141 kiloliter per hari.
Namun setelah terjadi peningkatan konsumsi, volume distribusi ditingkatkan menjadi 174 kiloliter per hari pada periode 10-14 Juni 2026.
"Kita datanya real-time kita bandingkan. Jadi penyesuaian kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat," kata Gayuh saat berdialog dengan massa aksi Aliansi Balikpapan Bergerak di DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya menjalankan penugasan pemerintah dalam menyalurkan BBM subsidi dan BBM khusus penugasan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Meski demikian, Pertamina memastikan pasokan tetap tersedia apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat. "Pada prinsipnya ketika memang ada kebutuhan dan peningkatan kebutuhan, Pertamina akan memastikan suplai ke masyarakat tetap kami jaga," ujarnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa mempertanyakan apakah tambahan kuota Pertalite yang mulai diberlakukan sejak 10 Juni benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan.
Mereka juga menyoroti minimnya data terbuka terkait jumlah kendaraan pengguna Pertalite dan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Gayuh mengatakan kuota BBM ditetapkan setiap tahun oleh BPH Migas dan dievaluasi secara berkala berdasarkan realisasi konsumsi di daerah.
Ia menegaskan kuota bukan angka yang bersifat kaku. Jika kebutuhan meningkat secara wajar, maka penyaluran akan disesuaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina.
"Ketika memang ada peningkatan kebutuhan, pasti akan kita sesuaikan. Kita tidak mengunci angka seperti itu," katanya.
Gayuh juga mengakui adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke Pertalite setelah perubahan harga. Kondisi tersebut telah diantisipasi dengan penyesuaian distribusi ke SPBU yang ditunjuk menyalurkan Pertalite.
Selain memastikan pasokan, Pertamina terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan di SPBU, termasuk pengawasan terhadap penggunaan sistem Subsidi Tepat berbasis QR Code untuk produk Pertalite dan Biosolar.
"Kita pastikan operator menjalankan tugas sesuai ketentuan. Pelaksanaan di SPBU selalu kita pantau," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Yono Suherman menilai langkah yang lebih penting saat ini bukan hanya menambah kuota, tetapi juga memperbanyak titik penyaluran Pertalite untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Ia menyoroti kawasan Balikpapan Timur yang dinilai masih membutuhkan tambahan titik distribusi agar masyarakat tidak terkonsentrasi pada SPBU tertentu.
"Saya minta ada penambahan titik sebenarnya supaya mengurai kemacetan. Kalau kebutuhan terpenuhi, berarti antrean itu diurai dengan titik-titik SPBU yang menjual Pertalite," kata Yono.
Terkait pembatasan pengisian Pertalite untuk kendaraan roda dua yang hanya dilayani di beberapa SPBU, Yono menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mencegah kemacetan di kawasan pusat ekonomi dan jalan protokol.
Menurutnya, kebijakan itu lahir dari pengalaman saat terjadi antrean panjang BBM yang sempat mengganggu aktivitas lalu lintas dan perekonomian kota.
"Tujuan utamanya menghindari kemacetan di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi. Pemerintah kota sudah melakukan kajian sehingga kebijakan itu diterapkan," jelasnya.
Meski demikian, DPRD membuka peluang untuk mengusulkan penambahan titik penyaluran maupun penyesuaian jam operasional SPBU apabila kondisi antrean dinilai semakin panjang dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
"Kalau memang nanti antrean terlalu panjang, mungkin kita akan mengajukan perpanjangan waktu operasional seperti yang pernah dilakukan sebelumnya," pungkasnya.