Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mengutamakan tenaga pendidik lokal dalam proses rekrutmen pegawai.
Namun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kebutuhan formasi yang spesifik hingga keterbatasan anggaran daerah.
Ini disampaikan Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli saat berdialog dengan mahasiswa dalam aksi penyampaian aspirasi di DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026).
Menurut Zulkifli, saat ini pemerintah daerah hanya dapat merekrut dua jenis pegawai, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia mengatakan untuk formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewenangan penerimaan berada di pemerintah pusat sehingga daerah tidak dapat membatasi asal pelamar.
Berbeda dengan PPPK yang masih dapat diprioritaskan untuk kebutuhan daerah. "Kalau PNS memang bentukan nasional. Yang bisa kita blok untuk daerah itu adalah PPPK," kata Zulkifli.
Ia mengungkapkan, Pemkot Balikpapan baru saja menerima sekitar 2.000 formasi PPPK yang didominasi tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan langkah besar yang diambil pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
"Saya pikir tidak ada daerah yang seberani Balikpapan. Dua ribu formasi sekaligus kita terima. Guru paling besar dan tenaga kesehatan," ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah sebelum membuka formasi baru, sebab gaji PPPK maupun PNS dibebankan kepada APBD.
Zulkifli mengatakan pemerintah daerah saat ini terikat aturan yang mengharuskan belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD.
"Karena efisiensi, maka kita hitung dulu berapa yang bisa diterima. Belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD Kota Balikpapan," jelasnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti minimnya regenerasi guru lokal di Balikpapan. Mereka mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong putra-putri daerah mengambil profesi guru sehingga kebutuhan tenaga pendidik tidak terus diisi oleh tenaga dari luar daerah.
Menanggapi hal itu, Zulkifli mengakui kebutuhan guru harus disesuaikan dengan bidang studi yang dibutuhkan sekolah.
Apabila jumlah lulusan lokal pada bidang tertentu tidak mencukupi, maka formasi tersebut terpaksa diisi pelamar dari luar daerah.
Sebagai contoh, ketika sekolah membutuhkan guru Matematika sementara jumlah lulusan pendidikan Matematika lokal tidak mencukupi, pemerintah harus membuka peluang bagi pelamar dari daerah lain.
"Kalau Disdik membutuhkan guru Matematika, sementara lulusan Matematika kita tidak cukup, pasti akan diisi dari luar," katanya.
Karena itu, Pemkot Balikpapan berencana memperkuat informasi kepada generasi muda mengenai kebutuhan tenaga pengajar di masa depan agar pilihan pendidikan mereka selaras dengan kebutuhan daerah.
Pemerintah akan memetakan kebutuhan guru lima hingga sepuluh tahun mendatang dan menyosialisasikan bidang-bidang yang dibutuhkan kepada calon mahasiswa maupun pelajar.
"Nanti akan kita publikasikan kepada anak-anak kita, guru apa yang dibutuhkan lima sampai sepuluh tahun ke depan sehingga bisa mereka isi," ujarnya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memberi ruang lebih besar bagi tenaga lokal untuk mengisi kebutuhan guru di Balikpapan.
"Kita tetap dukung lokal diutamakan, pastilah," tegasnya.
Isu regenerasi guru menjadi salah satu perhatian mahasiswa dalam aksi tersebut. Mereka menilai perlu ada langkah nyata agar lulusan lokal memiliki peluang lebih besar menjadi tenaga pendidik dan mampu memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di Balikpapan pada masa mendatang.