293 Ribu UMKM di Kaltim Jadi Tumpuan Ekonomi, Gubernur Rudy Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Foto: Tim Pemkot Balikpapan)
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Foto: Tim Pemkot Balikpapan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

293 Ribu UMKM di Kaltim Jadi Tumpuan Ekonomi, Gubernur Rudy Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Foto: Tim Pemkot Balikpapan)
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Foto: Tim Pemkot Balikpapan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

293 Ribu UMKM di Kaltim Jadi Tumpuan Ekonomi, Gubernur Rudy Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Foto: Tim Pemkot Balikpapan)

Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menegaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, terutama saat menghadapi tekanan dan gejolak ekonomi.

Ini disampaikan Rudy Mas'ud saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, ketahanan UMKM telah terbukti ketika berbagai sektor usaha mengalami perlambatan. 

Di tengah badai ekonomi, pelaku UMKM justru mampu bertahan dan terus bergerak menopang perekonomian masyarakat. "Ketika banyak pengusaha besar kolaps, UMKM terbukti mampu tetap tumbuh dan menjadi penopang ekonomi negara kita, khususnya di Kalimantan Timur," ucap Rudy.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah UMKM di Kaltim mencapai 293.525 unit. 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 291.947 merupakan usaha mikro, 1.293 usaha kecil, dan 285 usaha menengah.

Melihat besarnya potensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus mendorong agar pelaku usaha tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga meningkat dari sisi omzet, kualitas usaha, dan kesejahteraan.

"Kita tidak ingin hanya jumlah UMKM yang bertambah, tetapi omzet dan kesejahteraannya juga harus tumbuh pesat," katanya. Untuk mempercepat pertumbuhan UMKM, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2026. 

Program tersebut meliputi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pengembangan UMKM berbasis ekspor, peningkatan literasi digital, sertifikasi usaha, hingga fasilitasi kemitraan bisnis.

Salah satu target yang dicanangkan adalah pembinaan 100 UKM ekspor melalui bimbingan teknis serta pendampingan untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemberdayaan terhadap 1.050 UMKM melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu. Program tersebut mencakup pelatihan kuliner, barista, digital printing, menjahit, hingga sertifikasi kompetensi.

Di sisi lain, Rudy menyebut pemerintah tengah membangun fondasi jangka panjang guna memperkuat ekosistem UMKM di daerah. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan kawasan industri yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027.

Pemprov Kaltim juga melanjutkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di seluruh kabupaten dan kota, serta menyiapkan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi yang tahap awal pengembangannya dijadwalkan dimulai pada 2026.

Rudy menilai tantangan UMKM ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Karena itu, pelaku usaha harus terus didorong untuk bertransformasi.

"UMKM harus naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang tertib administrasi, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, dan dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang serta membuka peluang baru," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada UMKM, baik melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan pasar.

Menurutnya, penguatan sektor UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus hadir dalam satu barisan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, akses, termasuk permodalan bagi UMKM agar bisa tumbuh dan naik kelas," pungkasnya.