Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari 9,82 persen pada 2024 menjadi 1,02 persen pada 2025 mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kutim, Jimmi.
Ia menilai melemahnya ekonomi daerah tidak terlepas dari kebijakan pengurangan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Jimmi mengatakan, berkurangnya aktivitas sektor pertambangan dan menurunnya belanja pemerintah turut memengaruhi perputaran ekonomi di daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Permasalahan di daerah ini salah satunya adalah APBD yang dipangkas dan yang lainnya adalah kebijakan RKAB yang menurunkan jumlah produksi batu bara di tiap perusahaan-perusahaan swasta di bidang batu bara. Tentu sangat mengganggu daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai daya beli masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi daerah sehingga diperlukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah.
Menurut Jimmi, pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah perlu mengambil peran dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi tersebut.
Ia berharap kebijakan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dapat dievaluasi agar tidak semakin menekan kondisi perekonomian daerah.
Data yang disampaikan Jimmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kutim mengalami penurunan signifikan dalam kurun satu tahun terakhir.
Jika pada 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 9,82 persen, maka pada 2025 turun menjadi 1,02 persen.
Selain persoalan daya beli, DPRD Kutim juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang pokok dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Perkuat pengawasan barang pokok. Ini juga memang penting. Kita sepakat barang-barang pokok harus dijaga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Jimmi.