Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang resmi diperkenalkan pada Rabu (17/6/2026).
Penerapan sistem ini menandai berakhirnya ketergantungan pada proses administrasi berbasis dokumen fisik dalam pencairan anggaran. Seluruh tahapan kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan kehadiran SP2D Online menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, mekanisme lama mengharuskan berkas pencairan dana berpindah secara fisik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuju Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Setelah diverifikasi, dokumen SP2D dicetak dan diserahkan ke pihak perbankan untuk proses pencairan.
“Kalau dulu biasanya berkas dibawa ke BPKAD, diproses, kemudian SP2D dicetak lalu dibawa ke bank untuk ditindaklanjuti,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, melalui SP2D Online seluruh proses kini berlangsung dalam satu sistem digital yang saling terhubung.
Dashboard pemantauan juga dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real time.
Dengan sistem tersebut, tidak lagi diperlukan pengiriman dokumen fisik dari BPKAD ke perbankan. Proses pencairan dapat berjalan lebih cepat karena seluruh data telah tersinkronisasi secara elektronik.
“Sekarang dengan adanya SP2D Online, dashboard-nya sudah terhubung dengan Kemendagri. Jadi tidak perlu lagi membawa dokumen kertas dari BPKAD ke bank,” jelasnya.
Aulia menilai transformasi ini bukan hanya perubahan teknologi, melainkan juga perubahan pola kerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital.
Selain mempercepat layanan, sistem baru ini juga diyakini mampu meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Semua pihak bisa memonitor secara online. Prosesnya lebih sederhana dan dana bisa langsung masuk ke rekening penerima tanpa tahapan manual yang panjang,” katanya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyebut implementasi SP2D Online di Kukar sejalan dengan program nasional percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, sistem tersebut akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, digitalisasi juga dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam proses administrasi keuangan.
“Tujuan utamanya adalah percepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, belanja OPD dapat lebih terukur dan potensi penyimpangan bisa ditekan,” ujarnya.
Horas menambahkan, penerapan SP2D Online sekaligus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah, termasuk pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran, untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital.
Ia pun mengapresiasi kesiapan Pemkab Kukar dalam mengimplementasikan inovasi tersebut dan menilai daerah ini berpotensi menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam pengembangan transaksi keuangan berbasis elektronik.
“Ini menjadi bentuk apresiasi kepada Pemkab Kukar yang mampu berada di garis depan dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.