Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan sejumlah persoalan nasional maupun daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Mereka membawa tujuh tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Kukar untuk diteruskan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, langkah konkret pemerintah dalam menekan harga bahan bakar minyak (BBM), penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil, serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi koruptor.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerataan pembangunan dan perawatan infrastruktur, penindakan tegas terhadap 23 perusahaan di Kutai Kartanegara yang berstatus rapor merah atas pelanggaran lingkungan hidup, serta meminta kejelasan penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal beserta pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak.
Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain, menegaskan bahwa pihaknya berharap DPRD Kukar dapat mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Kami pastikan jika tuntutan ini tidak direalisasikan, Aliansi Masyarakat Kukar akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar untuk menuntut DPRD Kukar menjalankan komitmennya,” tegas Zulkarnain dalam orasinya.
Aksi tersebut mendapat respons dari sejumlah anggota DPRD Kukar yang hadir menemui massa. Tiga legislator tampak berdialog langsung dengan mahasiswa, salah satunya anggota DPRD Kukar, Sugeng.
Menanggapi tuntutan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sugeng menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek pemerataan penerima manfaat.
Menurutnya, masih banyak masyarakat di wilayah terpencil dan pelosok yang belum merasakan manfaat program tersebut, sehingga tujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya tercapai.
“Program ini perlu dievaluasi. Di daerah-daerah terpencil masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya. Pemerintah harus melihat kembali pelaksanaannya agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sugeng juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Ia meminta pemerintah melakukan kajian mendalam agar penggunaan anggaran negara dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bahkan, kata dia, di sejumlah wilayah perkotaan masih ditemukan masyarakat yang belum menerima program MBG. Karena itu, DPRD Kukar siap mengawal pelaksanaan program tersebut, termasuk melakukan inspeksi ke dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.
“Kalau memang diperlukan, kita akan turun langsung bersama-sama melakukan pengawasan ke lapangan. Program ini harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi serta melakukan dialog dengan perwakilan DPRD Kukar.