Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan mengalami gangguan layanan. Sedikitnya lima Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian layanan tersebut berdampak pada ribuan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta penerima manfaat lainnya yang selama ini menjadi sasaran program MBG di wilayah Nunukan dan Sebatik.
Wakil Kepala Regional Wilayah Kalimantan Utara BGN, Sulaimana, mengatakan hingga Kamis (18/6/2026), total lima dari 15 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Nunukan telah menghentikan pelayanan.
Terbaru, tiga SPPG menghentikan kegiatan operasional pada Rabu (17/6/2026), yakni SPPG Nunukan Timur 1 yang dikelola Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah, SPPG Nunukan Timur 2 yang dikelola Yayasan Mutiara Bumi Gemilang, serta SPPG Sebatik Barat yang dikelola Yayasan Aztrada Garuda Jaya.
“Per Rabu ada tiga SPPG yang menyusul menghentikan operasional sementara karena dana operasional belum masuk. Hari ini ada satu lagi yang juga berhenti sementara,” kata Sulaimana.
SPPG Nunukan Timur 1 selama ini melayani 2.522 penerima manfaat yang terdiri atas 2.214 siswa dari 18 sekolah dan 308 penerima manfaat dari lima posyandu. Sementara SPPG Nunukan Timur 2 melayani 2.064 penerima manfaat, meliputi 1.648 siswa dari 15 sekolah serta 340 penerima manfaat dari empat posyandu.
Adapun SPPG Sebatik Barat melayani 2.580 penerima manfaat yang terdiri atas 2.249 siswa dari 14 sekolah dan 331 penerima manfaat dari enam posyandu.
Jumlah penerima manfaat yang terdampak dipastikan bertambah setelah SPPG Nunukan Barat juga menghentikan operasional. SPPG tersebut sebelumnya melayani 3.310 penerima manfaat yang terdiri atas 2.932 siswa dari delapan sekolah dan 378 penerima manfaat dari tujuh posyandu.
Sebelumnya, penghentian layanan lebih dulu terjadi di SPPG Sebatik Timur pada Senin (15/6/2026). Akibatnya, 3.141 siswa dari 31 sekolah serta 323 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak lagi menerima layanan MBG untuk sementara waktu.
Sulaimana menegaskan penghentian operasional tersebut bukan disebabkan keterbatasan anggaran program. Menurutnya, kendala terjadi karena keterlambatan proses pencairan atau pengisian kembali dana operasional dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, mekanisme yang berlaku mengharuskan dana operasional tersedia terlebih dahulu sebelum kegiatan penyediaan makanan dapat dilaksanakan oleh masing-masing SPPG.
“Bukan karena anggarannya tidak ada, tetapi terkait keterlambatan proses pengisian atau top up dana operasional. Sistem yang berlaku mengharuskan dana masuk terlebih dahulu sebelum kegiatan penyediaan makanan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut dia, dana operasional biasanya dikirim setiap hari Jumat untuk membiayai kegiatan selama dua pekan berikutnya. Ketika pencairan mengalami keterlambatan, SPPG tidak memiliki dana yang dapat digunakan untuk menjalankan layanan MBG sehingga operasional terpaksa dihentikan sementara.
“Sistemnya seperti itu. Setiap hari Jumat dana di-top up dari pusat untuk kegiatan selama dua minggu ke depan. Ketika ada keterlambatan pembayaran dari pusat, maka SPPG akan melakukan penghentian operasional sementara,” katanya.
Di sisi lain, sekolah maupun posyandu yang terdampak tidak dapat dialihkan pelayanannya ke SPPG lain yang masih beroperasi. Hal itu karena seluruh penerima manfaat telah terdaftar dan ditetapkan pada masing-masing satuan pelayanan.
“SPPG lain tidak bisa mengambil alih pelayanan kepada sekolah-sekolah yang terdampak karena penerima manfaat sudah terdata pada masing-masing SPPG,” tegas Sulaimana.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan layanan MBG tersebut kembali berjalan normal. BGN masih menunggu proses pencairan dana operasional dari pusat agar distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat dapat kembali dilaksanakan.