Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemkot Balikpapan dan Aliansi Balikpapan Bergerak yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (18/6/2026).
Audiensi dipimpin langsung Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Hadir Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, Komandan Kodim 0905/Balikpapan Kolonel Inf Denny Salurerung, Kabag Ops Polresta Balikpapan Kompol Jajat Sudrajat, serta sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait pengawasan distribusi BBM subsidi di Kota Balikpapan.
Menanggapi hal itu, Rahmad Mas'ud mengatakan Pemkot akan meminta Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan untuk menjembatani pembentukan satgas yang melibatkan berbagai pihak terkait.
"Jadi nanti kita minta kepada Asisten I untuk menjembatani dan membentuk satgas untuk pendistribusian BBM subsidi," kata Rahmad.
Menurutnya, keberadaan satgas diperlukan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan peruntukannya.
"Supaya benar-benarnya ini tetap sasaran, sesuai dengan permintaan dari masyarakat melalui aliansi mahasiswa, dari adik-adik kita. Tentu ini kita sepakat, kita dukung bahwa BBM itu harus tepat sasaran dan harus diperuntukkan sesuai dengan peruntukan kepada yang menggunakannya," ujarnya.
Selain pengawasan distribusi, mahasiswa juga menyoroti ketersediaan SPBU yang menyalurkan BBM subsidi jenis Pertalite.
Namun Rahmad menegaskan bahwa kewenangan penetapan SPBU penyalur BBM subsidi berada di tangan Pertamina.
"Ini 'kan semua wewenang dari Pertamina. Pertamina yang mengatur," katanya.
Ia menjelaskan, tidak semua SPBU yang berada di kawasan perkotaan dapat dijadikan penyalur BBM subsidi. Pertimbangan utamanya adalah dampak terhadap lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Rahmad mengingatkan kondisi beberapa tahun lalu ketika antrean kendaraan di SPBU menyebabkan kemacetan panjang yang mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
"Ingatlah lima tahun yang lalu bagaimana antrean, kemudian masalah kota, tata kota jadi terganggu, ekonomi juga terganggu," ungkapnya.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi terhadap SPBU yang dapat menyalurkan BBM subsidi apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan penambahan titik distribusi.
"Makanya ada beberapa SPBU nanti kalau memang diperlukan kita kaji ulang. Semua SPBU nanti bisa menyalurkan minyak subsidi, nanti akan kita lihat lagi," pungkasnya.