Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mempercepat langkah integrasi layanan pemerintahan berbasis digital sebagai upaya memangkas proses birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini terus didorong agar seluruh perangkat daerah tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan terhubung dalam satu ekosistem layanan digital yang terintegrasi.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan transparan.

Menurutnya, masih banyak layanan pemerintahan yang memerlukan sinkronisasi data dan sistem antarorganisasi perangkat daerah. Karena itu, penerapan SPBE menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ke depan, seluruh perangkat daerah harus mampu berkolaborasi melalui sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan efisien,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi SPBE yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.

Ia menjelaskan, transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah daerah juga sejalan dengan upaya mewujudkan konsep smart city yang selama ini menjadi salah satu arah pembangunan daerah. 

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih akuntabel sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menuturkan bahwa SPBE bukan hanya soal penggunaan aplikasi atau digitalisasi administrasi semata. Lebih dari itu, sistem tersebut bertujuan membangun keterhubungan antar layanan pemerintahan sehingga tidak terjadi duplikasi program maupun data di masing-masing perangkat daerah.

Menurutnya, integrasi sistem menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“SPBE mendorong seluruh layanan dan proses kerja pemerintah berjalan lebih terintegrasi, aman, serta memiliki standar yang sama. Dengan begitu, pelayanan publik dapat lebih optimal dan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih akuntabel,” jelasnya.

Pemkab Berau juga menggandeng pemerintah pusat dalam memperkuat implementasi SPBE. Keterlibatan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian PAN-RB diharapkan dapat memberikan pendampingan sekaligus mempercepat kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan transformasi digital.

Melalui percepatan penerapan SPBE, Pemkab Berau menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin menginginkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan transparan. (Adv)