Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Bontang dari Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Bonnie, penghargaan WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Bontang merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai keberhasilan administratif semata. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan tata kelola keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Prestasi tersebut harus diwujudkan dalam peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).

Bonnie menilai keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP akan lebih bermakna apabila berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga melalui pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Karena itu, Fraksi PKB berharap penghargaan yang kembali diterima Pemkot Bontang dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

“Pengelolaan keuangan yang baik harus sejalan dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Namun, mereka menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. (Adv)