Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak akan mengurangi kualitas layanan penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar menegaskan bahwa anggaran yang berkaitan langsung dengan respons darurat dan bantuan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Meski sejumlah program harus ditunda sebagai bagian dari penyesuaian anggaran, BPBD memastikan kesiapsiagaan petugas di lapangan tetap terjaga. Langkah efisiensi dilakukan melalui evaluasi internal terhadap berbagai kegiatan dan program yang dinilai tidak bersifat mendesak.

Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugroho Aji, menjelaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan peninjauan ulang terhadap penggunaan anggaran guna memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran.

“Ini memang menjadi kewajiban kami. Bapak Bupati melalui kepala OPD mengharapkan agar dilakukan review internal untuk mengidentifikasi kegiatan atau anggaran mana yang masih harus dipertahankan dan mana yang tidak menjadi prioritas,” ujar Setianto, Minggu (21/6/2026).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, BPBD menilai anggaran yang mendukung penanganan bencana secara langsung tidak dapat dikurangi. Kebutuhan operasional petugas, termasuk pemeliharaan peralatan dan penyediaan bahan bakar, tetap dipertahankan demi menjamin kecepatan respons saat terjadi bencana.

“Yang masih kami pertahankan adalah anggaran untuk teman-teman yang merespons setiap kejadian. Jadi anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan anggaran untuk bahan bakar tetap kami pertahankan,” katanya.

Selain memastikan operasional berjalan lancar, BPBD juga menjaga ketersediaan bantuan bagi warga terdampak. Pengadaan logistik darurat serta kebutuhan dapur umum tetap masuk dalam daftar prioritas karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat menghadapi bencana.

Menurut Setianto, kehadiran pemerintah dalam situasi darurat menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, bantuan harus dapat disalurkan dengan cepat agar masyarakat yang terdampak bisa segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Dalam setiap kejadian, pemerintah harus hadir memberikan bantuan dan merespons kebutuhan masyarakat. Apalagi kalau masyarakat memerlukan dapur umum, maka harus segera bisa dioperasikan agar kehidupan sosial mereka cepat pulih setelah kejadian,” tuturnya.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pendukung untuk sementara waktu harus ditunda. Program-program seperti patroli bersama serta geladi atau simulasi kebencanaan belum dapat dilaksanakan hingga kondisi anggaran memungkinkan.

“Mau tidak mau, karena anggarannya belum tersedia, sementara kita tunda dulu. Kalau memungkinkan, tahun depan bisa kita usulkan lagi,” pungkasnya.