Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini masih menahan penerbitan sejumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk berbagai kegiatan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif agar pelaksanaan program pemerintah tidak berujung pada munculnya utang daerah di akhir tahun anggaran.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini menerapkan strategi belanja yang lebih selektif dan terukur. Menurutnya, setiap kegiatan yang dijalankan harus benar-benar didukung oleh kemampuan keuangan daerah sehingga tidak menimbulkan persoalan pembayaran di kemudian hari.

“Kalau bagi yang bertemu langsung, kita menjelaskan dengan strategi belanja kita sekarang. Karena sekali lagi yang kita inginkan adalah kita tidak mau ada utang di akhir tahun,” ujarnya, Senin (22/6/2026)

Aulia memahami keinginan banyak pihak agar DPA segera diterbitkan sehingga pelaksanaan program dan pekerjaan dapat segera dimulai. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kondisi fiskal daerah cukup kuat sebelum membuka seluruh ruang belanja yang tersedia.

“Kalau saya secara pribadi sangat senang ketika keran ini kita buka, teman-teman bisa bekerja. Tapi nanti kalau tidak terbayar, yang diserang kan kami lagi. Kok berani-beraninya berkontrak dengan kondisi keuangan yang begitu,” katanya.

Ia menjelaskan, pola penerimaan transfer dari pemerintah pusat selama ini menunjukkan bahwa aliran dana pada semester kedua umumnya lebih baik dibandingkan semester pertama. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran tahun ini.

Menurut Aulia, apabila pendapatan transfer pada semester pertama diperkirakan hanya mencapai sekitar 35 persen, maka pemerintah daerah akan lebih percaya diri membuka ruang belanja yang lebih besar pada semester kedua saat kondisi pendapatan sudah lebih jelas.

“Semester kedua itu transfer lebih lancar daripada semester satu. Artinya kita berani mengambil patokan. Misalnya semester satu transfer kita anggap 35 persen, maka semester dua nanti minimal kita membuka keran itu lebih dari 70 persen,” jelasnya.

Meski masih ada sejumlah DPA yang belum diterbitkan, Aulia memastikan seluruh kegiatan yang telah mendapatkan DPA dan diperbolehkan berkontrak telah melalui kajian serta perhitungan keuangan yang matang. Ia menegaskan ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dipastikan oleh pemerintah daerah.

“Yang sudah kita deliver DPA-nya untuk berkontrak itu kita pastikan uangnya ada. Uangnya ada. Itu saja. Kan tinggal kita menunda saja. Kalau memang harus ditunda tahun ini, kita geser pelaksanaannya ke tahun depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai penundaan sebagian kegiatan bukan berarti program dibatalkan. Sebaliknya, pelaksanaannya dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan kondisi keuangan yang lebih stabil dan kesiapan anggaran yang lebih baik.

“Tahun depan lebih nyaman lagi. Teman-teman bisa bekerja mulai Januari dan uangnya tersedia,” pungkasnya.