Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Nunukan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski kelembagaan koperasi telah terbentuk, sebagian besar koperasi belum dapat menjalankan aktivitas usaha secara optimal karena terkendala permodalan dan pembangunan gerai yang belum rampung.

Kondisi tersebut terungkap dalam evaluasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara terhadap perkembangan KDKMP di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (DKUKMPP) Nunukan, Siti Hasnah, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan koperasi dalam menjalankan operasional sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan.

Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah gerai yang menjadi pusat kegiatan usaha koperasi masih berada dalam tahap pembangunan. Di Kecamatan Nunukan, terdapat tiga gerai yang belum selesai dikerjakan, sementara satu gerai lainnya di Kecamatan Nunukan Selatan juga masih dalam proses penyelesaian.

“Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan koperasi, mulai dari pembangunan gerai, kesiapan operasional, hingga berbagai kendala yang dihadapi,” ujar Siti Hasnah.

Belum selesainya pembangunan fasilitas usaha tersebut berdampak langsung terhadap operasional koperasi. Hingga kini, sebagian besar KDKMP belum dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara penuh sehingga manfaat program bagi masyarakat belum dirasakan secara maksimal.

Padahal, program KDKMP dirancang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di masing-masing desa maupun kelurahan.

Selain persoalan infrastruktur, tantangan yang dinilai paling krusial adalah keterbatasan modal usaha. Siti Hasnah menegaskan bahwa keberadaan gerai saja tidak cukup untuk menggerakkan koperasi apabila tidak diikuti dengan dukungan modal kerja yang memadai.

“Permodalan menjadi tantangan terbesar saat ini. Setelah gerai selesai dibangun, koperasi tetap membutuhkan modal kerja agar dapat langsung menjalankan unit usaha yang telah direncanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa dukungan pembiayaan yang cukup, koperasi akan kesulitan melakukan aktivitas usaha, mulai dari pengadaan barang hingga pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi tersebut berisiko membuat koperasi hanya berfungsi sebagai lembaga administratif tanpa mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif.

Pemerintah daerah berharap persoalan permodalan dapat segera memperoleh solusi sehingga seluruh koperasi yang telah terbentuk mampu beroperasi dan menjalankan usaha sesuai rencana.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana koperasi ini segera mendapatkan modal usaha. Jika itu terpenuhi, koperasi bisa langsung bergerak, membuka usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.