Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Fraksi Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk menyusun roadmap atau peta jalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Anggota Fraksi Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kecamatan Sepaku memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah. Selain itu, menambah potensi sumber PAD dari sektor pajak dan retribusi. 

Karena itu, Pemkab PPU harus menyusun roadmap PAD agar seluruh potensi dapat dioptimalkan dalam penguatan kemandirian fiskal daerah. 

“Roadmap ini perlu disusun untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, penguatan investasi serta optimalisasi aset daerah,” kata Bijak, Rabu (24/6/2026). 

Bijak menyatakan, Kabupaten PPU merupakan daerah penyangga IKN yang memiliki posisi strategis dalam memperkuat fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD. 

Penguatan fiskal daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD perlu dilakukan Pemkab PPU. Karena selama ini, PPU masih ketergantungan dengan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat untuk menopang pembangunan daerah. 

Hal tersebut juga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang dilakukan pemerintah pusat. 

“Realisasi PAD tahun lalu sebesar Rp182 miliar atau hanya 8,7 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan dana transfer dari pusat mencapai 90,1 persen atau Rp1,88 triliun. Ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah masih jauh dari harapan,” jelasnya. 

Bijak menekankan, pemerintah daerah harus menginventarisasi potensi baru di sektor pajak dan retribusi. Karena, keberadaan IKN berpeluang untuk memperkuat fiskal daerah dengan memunculkan objek pajak dan retribusi yang baru. 

“Keberhasilan PPU di era IKN, tidak hanya diukur seberapa besar support dana pusat. Tetapi, sejauh mana kemampuan daerah dalam membagun kemandirian fiskal berkelanjutan,” pungkasnya.