Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Besarnya potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL/CSR) dan Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kutai Timur (Kutim) dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim untuk memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Upaya sinkronisasi itu kembali mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial dan Konsultasi Rancangan Program PPM PT Ithaca Resources Group yang digelar di Kantor Bupati Kutim.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menilai langkah perusahaan untuk menyelaraskan program PPM dengan prioritas pembangunan daerah dapat menjadi model kerja sama yang lebih terarah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan mengatakan salah satu tantangan yang selama ini dihadapi adalah belum optimalnya keterhubungan antara program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Menurutnya, PT Ithaca Resources menunjukkan inisiatif dengan membangun komunikasi sejak awal, meski perusahaan tersebut masih berada dalam tahap konstruksi dan belum memasuki masa produksi.
"Ini menjadi langkah yang baik karena sejak awal mereka sudah membuka ruang diskusi dengan pemerintah daerah terkait rencana program yang akan dijalankan," ujar Januar.
Ia menjelaskan, perusahaan-perusahaan di bawah naungan PT Ithaca Resources Group, seperti PT KNC, SNC, BNK, NWC, EPN dan NKC, mulai menyusun rancangan program berdasarkan hasil pemetaan sosial yang telah dilakukan di wilayah operasional Kutim.
Januar menilai pendekatan tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan manfaat yang diberikan perusahaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi program PPM dan CSR akan difasilitasi melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dibentuk pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah akan menyampaikan data dan kebutuhan pembangunan yang belum dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Perusahaan bisa melihat sektor mana yang masih membutuhkan dukungan sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
Evaluasi terhadap realisasi program nantinya akan dilakukan melalui forum perencanaan pembangunan daerah untuk mengukur efektivitas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Kutim.
Pemkab Kutim juga berencana mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut dalam sebuah forum khusus.
Langkah itu dilakukan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai arah pelaksanaan CSR dan PPM agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Januar, kolaborasi yang terbangun antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan pendanaan daerah.
"Kami ingin ada kesamaan arah sehingga program yang dijalankan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah," pungkasnya.