Dukung Penerapan Bahasa Prancis di Sekolah, Disdikpora PPU Minta Kemendikdasmen Bantu Penyediaan Tenaga Guru

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
SDN 020 Sepaku, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).
SDN 020 Sepaku, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Dukung Penerapan Bahasa Prancis di Sekolah, Disdikpora PPU Minta Kemendikdasmen Bantu Penyediaan Tenaga Guru

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
SDN 020 Sepaku, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).
SDN 020 Sepaku, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Dukung Penerapan Bahasa Prancis di Sekolah, Disdikpora PPU Minta Kemendikdasmen Bantu Penyediaan Tenaga Guru

SDN 020 Sepaku, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung rencana pemerintah pusat memperluas pembelajaran bahasa Prancis di tingkatan sekolah.

“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah. Tentu kami di daerah siap menjalankan apabila telah masuk dalam kurikulum,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora PPU, Muhtar, Rabu (24/6/2026). 

Muhtar menyatakan, rencana penerapan mata pelajaran bahasa Prancis oleh pemerintah pusat menjadi tantangan bagi daerah, terutama Kabupaten PPU. Karena, di Benuo Taka terkendala tenaga guru bahasa Prancis. 

“Guru yang memiliki kemampuan dan spesifikasi bahasa Prancis sangat terbatas, ini menjadi tantangan bagi kita jika kebijakan ini diterapkan,” ujarnya. 

Muhtar meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membantu dalam penyediaan tenaga guru sebelum menerapkan bahasa Prancis masuk dalam kurikulum. 

“Pemerintah pusat perlu memastikan terlebih dahulu pemenuhan tenaga guru bahasa Prancis sebelum diterapkan secara nasional. Apakah nanti melalui skema perekrutan CPNS maupun PPPK,” terangnya. 

Muhtar mengungkapkan, PPU saat ini mengalami kekurangan ratusan guru karena setiap tahun puluhan guru yang memasuki usia pensiun.

Sementara penerimaan guru melalui skema CPNS dan PPPK sangat terbatas. 

Jika bahasa Prancis diterapkan secara nasional, maka Disdikpora PPU akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan guru. 

“PPU sendiri saat ini kekurangan guru, baik mata pelajaran umum maupun muatan lokal bahasa Paser,” pungkasnya.