Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Keberadaan perpustakaan desa dan kecamatan dinilai masih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Karena itu, Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah Z, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para petugas perpustakaan yang selama ini banyak bekerja secara sukarela.

Menurut Hamdiah, para penjaga perpustakaan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan literasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Kukar dapat mempertimbangkan pemberian honorarium atau bentuk dukungan lainnya bagi mereka.

“Mudah-mudahan ke depan Pemerintah Kabupaten Kukar dapat memberikan honor kepada para penjaga perpustakaan yang berada di desa maupun kecamatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perpustakaan di tingkat desa dan kecamatan, terutama yang berada di wilayah terpencil, harus tetap dipertahankan keberadaannya. Pasalnya, masih banyak pelajar yang mengandalkan fasilitas tersebut untuk memperoleh bahan bacaan dan sumber pengetahuan karena keterbatasan dalam membeli buku secara mandiri.

Selain menjaga eksistensi perpustakaan, Hamdiah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan. Ia menilai aspek kebersihan, penataan koleksi, hingga sistem administrasi peminjaman dan pengembalian buku perlu terus dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kukar, Ridha Darmawan, mengungkapkan bahwa pengembangan perpustakaan desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah perpustakaan yang aktif beroperasi serta minimnya petugas yang dapat melayani masyarakat secara penuh waktu.

“Karena itu perlu diciptakan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan desa. Salah satunya adalah adanya kompensasi bagi petugas yang menjalankan tugas tersebut,” kata Ridha.

Menurutnya, dukungan terhadap petugas perpustakaan dapat diakomodasi melalui kebijakan pemerintah desa, termasuk melalui alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing wilayah.

Di samping penguatan layanan perpustakaan konvensional, Diarpus Kukar juga terus mengembangkan akses literasi berbasis digital melalui aplikasi e-Kukar. Saat ini platform tersebut menyediakan sekitar 120 ribu judul buku dengan total 187 ribu eksemplar digital yang dapat diakses masyarakat selama tersedia koneksi internet.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini sehingga akses terhadap bahan bacaan menjadi lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kukar,” tutup Ridha.