TANJUNG SELOR – Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemprov Kalimantan Utara, turut diwarnai catatan terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal.

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menilai perlu adanya langkah serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan peningkatan PAD.

Ia menyebutkan, sejumlah langkah evaluasi telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk penataan pejabat di beberapa OPD. Namun, hal tersebut diharapkan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.

“Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah evaluasi, termasuk penataan pejabat pada beberapa perangkat daerah. Kami berharap langkah itu mampu meningkatkan kinerja pengelolaan dan penggalian potensi PAD,” ujarnya (22/6).

Ia juga menambahkan, DPRD akan terus mendorong penguatan regulasi daerah agar potensi penerimaan dari berbagai sektor yang telah diatur dalam peraturan daerah dapat dimaksimalkan.

“Kalau regulasi dan eksekusinya berjalan seiring, maka ruang peningkatan PAD akan semakin terbuka,” kata dia. (Adv)