Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Ratusan hektare tambak yang selama ini tidak produktif di pesisir Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menjadi sasaran program revitalisasi pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan sekaligus menjawab tantangan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.
Dinas Perikanan (Diskan) Kutim, mengembangkan konsep budidaya berbasis lingkungan atau Green Aquaculture dengan menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak aktif dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan.
Kepala Dinas Perikanan Kutim, Yuliansyah mengatakan program tersebut telah direalisasikan pada area seluas sekitar 115,9 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir.
“Program ini juga masuk dalam program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga menjadi perhatian kami untuk terus diwujudkan,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Sebagai bagian dari penerapan budidaya ramah lingkungan, setiap petambak yang terlibat dalam program diwajibkan menanam pohon mangrove di sekitar kawasan tambak.
Menurut Yuliansyah, keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi mencegah abrasi pantai, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan meningkatkan kualitas air yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya perikanan.
Untuk memenuhi kebutuhan bibit, Diskan memanfaatkan pohon mangrove yang telah tumbuh di sekitar lokasi tambak.
“Bibitnya akan kita ambil dari pohon yang tumbuh di sekitar area tambak. Jadi kita mengoptimalkan potensi yang sudah ada sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan,” katanya.
Ia menyebut masyarakat memberikan respons positif terhadap program tersebut. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan dukungan agar revitalisasi tambak dapat berjalan berkelanjutan.
Meski demikian, biaya perbaikan dan rekonstruksi tambak masih menjadi tantangan bagi sebagian petambak.
Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan dukungan berupa stimulan, fasilitasi program, serta pendampingan teknis bagi kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Asalkan mereka mengajukan proposal kelompok dan memiliki legalitas kepemilikan tambak yang sah, tentu akan kami fasilitasi,” pungkasnya.