Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di kawasan perbatasan dinilai memerlukan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan agar masyarakat tidak menjadi sasaran praktik keuangan ilegal. Kondisi tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai lokasi pelaksanaan Kick Off Bulan Literasi Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Kepala OJK Kaltimtara, Misran Pasaribu, mengatakan pendekatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku keuangan ilegal, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali layanan keuangan yang sah dan aman.

Menurutnya, perkembangan akses layanan keuangan yang semakin mudah harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, serta risiko penggunaan produk keuangan. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat berpotensi terjebak pada tawaran investasi ilegal maupun pinjaman daring tanpa izin.

“Wilayah perbatasan memiliki dinamika ekonomi yang tinggi sehingga membutuhkan masyarakat yang lebih siap dan cermat dalam mengambil keputusan keuangan,” ujarnya.

Melalui program GENCARKAN Sebatik, OJK menempatkan literasi keuangan sebagai instrumen pencegahan sekaligus penguatan fungsi pengawasan. Program tersebut diarahkan untuk memperluas penggunaan layanan keuangan formal yang legal dan berada di bawah pengawasan regulator.

OJK menilai tantangan pengawasan masih cukup besar. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Namun, pada wilayah perdesaan, tingkat literasi masih berada di angka 59,60 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat kelompok masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum memahami secara menyeluruh mekanisme, manfaat, hingga risiko produk yang digunakan.

Misran menegaskan kondisi tersebut menjadi ruang yang sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan skema investasi maupun pembiayaan ilegal yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Nunukan, Sirajuddin, menyatakan pemerintah daerah mendukung langkah penguatan pengawasan sektor keuangan melalui pendekatan literasi.

Ia menilai kawasan perbatasan seperti Sebatik memerlukan perhatian khusus karena aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung cepat dan melibatkan berbagai pola transaksi yang terus berkembang.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan mengelola keuangan secara tepat, menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah selain pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah berkomitmen untuk memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah terpencil, pulau terluar, dan kawasan perbatasan agar masyarakat memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap risiko kejahatan keuangan," bebernya.

Melalui pelaksanaan Bulan Literasi Keuangan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan legal semakin meningkat sehingga pengawasan sektor keuangan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung ketahanan ekonomi keluarga serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.