Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menyoroti keberadaan badut jalanan yang diduga beroperasi secara terorganisir dan masih melibatkan anak di bawah umur.
Meski penertiban dan pembinaan telah berulang kali dilakukan, aktivitas tersebut masih terus ditemukan di sejumlah titik di wilayah Tenggarong.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kukar, Rasidi mengungkapkan, hasil penertiban selama ini menunjukkan pola yang sama. Pelaku yang diamankan umumnya merupakan pelaku lama yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan.
"Ini sudah terorganisir. Ini perlu kita cepat tertibkan. Harus ditegaskan," kata Rasidi Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, Satpol PP sebelumnya juga menemukan kelompok badut jalanan yang berasal dari luar daerah. Mereka diketahui menjalankan aktivitas mengemis secara berkelompok bersama anggota keluarga dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
"Informasinya mereka dari Samarinda. Mereka mengemis satu keluarga, ada tujuh orang, mulai dari anak, bapak, sampai menantu. Padahal rumahnya di Samarinda sudah mewah, bahkan punya mobil, tetapi tetap melakukan cara seperti itu. Dulu sempat kami amankan. Biasanya mereka muncul saat CFD setiap Minggu pagi," ungkapnya.
Selain praktik yang dilakukan secara berkelompok, Satpol PP juga masih mendapati anak-anak yang dijadikan badut jalanan.
Untuk menangani persoalan tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui pembinaan serta pendekatan kepada keluarga.
Namun, Rasidi mengakui praktik tersebut masih terus berulang sehingga membutuhkan penanganan lintas instansi.
Ia menjelaskan, Satpol PP menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah, termasuk Perda tentang Perlindungan Anak.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana yang melibatkan anak, maka penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh DP3A bersama aparat penegak hukum.
"Kalau ada potensi pidana, penanganannya akan dilaksanakan oleh DP3A. Satpol PP bekerja berdasarkan perda yang kami tegakkan, termasuk perda tentang perlindungan anak. Untuk itu kami berkolaborasi dengan DP3A dan Unit PPA," jelasnya.
Rasidi menilai keberadaan badut jalanan kini telah bergeser dari sekadar hiburan menjadi aktivitas meminta-minta yang meresahkan masyarakat.
Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat oknum badut yang meminta uang kepada pengguna jalan dengan cara memaksa.
Atas kondisi tersebut, Satpol PP memastikan akan terus melakukan penertiban sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada badut jalanan maupun pihak yang mengatasnamakan penggalangan sumbangan tanpa identitas yang jelas.
"Saya mengimbau masyarakat Kukar, khususnya Tenggarong, jika menemukan peminta sumbangan yang tidak jelas, cukup diabaikan atau laporkan kepada kami. Nanti akan kami tindak karena sudah beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap pelaku," tutup Rasidi.