Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Praktik juru parkir (jukir) liar yang kerap dikeluhkan masyarakat menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempercepat penerapan program parkir berlangganan.
Melalui skema baru tersebut, seluruh transaksi parkir diharapkan lebih tertib, transparan, sekaligus meminimalkan pungutan liar di tepi jalan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menyiapkan berbagai langkah untuk mengawal penerapan program parkir berlangganan, termasuk membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan aparat penegak hukum guna menindak praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, mengatakan satgas tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub.
“Kalau ada laporan masyarakat terkait pungli atau tarif parkir yang tidak sesuai perda, akan langsung kami tindak lanjuti melalui tim satgas,” kata Boy.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan parkir di Samarinda saat ini adalah masih banyaknya jukir yang belum masuk dalam pembinaan pemerintah. Saat ini jukir yang terdata baru sekitar 230 orang yang telah menjadi jukir binaan Dishub.
Untuk menarik minat para jukir bergabung ke sistem resmi, pemerintah menyiapkan insentif per bulan. Selain itu, Dishub juga merancang skema tambahan insentif berbasis kinerja.
“Kami ingin seluruh jukir masuk dalam sistem sehingga lebih mudah diawasi dan dibina,” katanya.
Tak hanya itu, Dishub juga menyiapkan dukungan teknologi melalui aplikasi parkir berlangganan yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Nantinya pengguna cukup melakukan pemindaian (scan) saat menggunakan layanan parkir sehingga transaksi dapat tercatat secara digital.
Program tersebut juga akan diperkuat dengan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik parkir. Keberadaan CCTV dinilai penting sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran oleh oknum jukir maupun sengketa antara pengguna jasa dan petugas parkir.
Boy menegaskan seluruh pembayaran dalam program parkir berlangganan nantinya akan masuk langsung ke kas daerah tanpa melalui perantara. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir dapat meningkat.
Dishub juga menaruh perhatian pada kawasan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik terkait persoalan parkir, seperti kawasan Teras Samarinda. Menurut Boy, berbagai solusi sedang disiapkan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengurangi kemunculan parkir liar dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.
“Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi menghadirkan sistem parkir yang aman, nyaman, dan transparan bagi masyarakat,” pungkasnya.