Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengoperasikan Polresta Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan fokus awal pada penataan wilayah hukum yang dialihkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan di kawasan IKN yang kini terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan cakupan wilayah hukum Polresta IKN mengacu pada Keputusan Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1336/VI/KEP./2026.
Sejumlah Polsek yang sebelumnya berada di bawah Polres PPU dan Polres Kukar mulai diintegrasikan ke dalam struktur Polresta IKN.
"Cukup saja sesuai dengan SK yang kemarin kita dapat, Polsek yang masuk di dalam Polresta IKN. Sementara kita masih proses yang lama dari PPU dan dari Kutai Kartanegara yang masuk dalam lingkungan," kata Irjen Pol Endar, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, proses integrasi tersebut menjadi tahapan penting dalam memetakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan IKN yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lainnya.
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Polda Kaltim telah menunjuk AKBP Supriyanto sebagai Kapolres definitif pertama Polresta IKN. Sebelumnya, Supriyanto menjabat sebagai Wakil Direktur Polairud Polda Kaltim.
Selain penunjukan pimpinan, Polda Kaltim juga telah menempatkan sekitar 80 personel awal untuk mendukung operasional satuan baru tersebut.
"Kemarin kita sudah menindaklanjutinya dengan telah ditetapkannya satu orang perwira menengah yang sudah definitif. Sekarang sudah insert anggota sekitar 80 orang dengan Kapolres beserta jabatan struktur lainnya," ujarnya.
Irjen Pol Endar menjelaskan, jumlah personel akan terus ditambah secara bertahap mengikuti perkembangan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di kawasan IKN.
Sementara terkait rencana pembentukan Polsek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pihaknya masih melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebutuhan keamanan di lapangan.
"Untuk kawasan KIPP kita masih menunggu nanti lihat perkembangannya. Nantinya pasti ada, karena ini kan kita selesaikan yang polres ya," ucapnya.
Saat ini pelayanan kepolisian Polresta IKN masih beroperasi di markas sementara yang difasilitasi oleh Otorita IKN sembari menunggu pembangunan Mako Polres IKN permanen selesai.
Kapolda menargetkan pembangunan Mako permanen tersebut dapat rampung pada 2027 sehingga seluruh kebutuhan personel dan fasilitas dapat disesuaikan dengan perkembangan kawasan.
“Kita siapkan mako sementara sambil menunggu proses pembangunan Mako Polres IKN yang saat ini sedang dikerjakan oleh Otorita.
Insyaallah 2027 mako polres sudah jadi, begitu jadi nanti kita akan sesuaikan personelnya sesuai kebutuhan," tuturnya.
Untuk mendukung konsep keamanan modern di IKN, Polda Kaltim juga telah menyiapkan sekitar 600 bintara khusus sejak tahun lalu.
Personel tersebut diproyeksikan menjadi kekuatan utama pengamanan di kawasan ibu kota baru.
"Dari awal tahun yang lalu kita sudah menyiapkan sekitar 600 bintara IKN. Karena memang belum beban kerja penuh, kita bertahap. Nanti kalau sudah full kita akan secara simultan menggeser semuanya ke sana," jelasnya.
Ratusan personel itu dipersiapkan untuk mengoperasikan sistem keamanan berbasis teknologi canggih, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kamera pengawas (CCTV), body worn camera, hingga command center terintegrasi yang menjadi bagian dari konsep smart security di IKN.
Kehadiran Polresta IKN juga mendapat dukungan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono.
Ia menilai keberadaan struktur kepolisian definitif akan membantu percepatan penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan yang muncul seiring pembangunan IKN.
"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda terutama dalam pengamanan dan juga ada beberapa yang harus diselesaikan, terutama tentang kemasyarakatan. Ini misalnya untuk penyelesaian tanah di Kampung Martir dan juga di Kumanayu," kata Basuki.
Ia berharap sinergi antara OIKN dan Polri semakin memperkuat sistem keamanan sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di kawasan IKN.
"Kapolres sudah ditunjukkan peruntukannya IKN, jadi saya kira ini harus kita dukung. Terima kasih kepada Polri yang terus presisi melayani masyarakat," pungkasnya.