Reporter: Adi Kade | Editor: Bunyamin 

PENAJAM - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan tidak terlibat dalam pengelolaan Sekolah Rakyat (SR).

Tetapi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). 

“Pengelolaan sekolah rakyat itu kewenangan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial,” kata Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, Kamis (2/7/2026). 

Durajat mengatakan Disdikpora PPU hanya membantu dalam perhitungan kebutuhan tenaga guru, kebutuhan siswa dan ruang kelas belajar. 

“Disdikpora bersama Bapelitbang PPU hanya terlibat dalam perhitungan data kebutuhan guru, murid dan ruang kelas. Sedangkan pengelolaannya nanti itu tangani oleh Dinas Sosial,” jelasnya. 

Ia mengungkapkan, untuk perekrutan tenaga guru sekolah rakyat ditangani langsung oleh Kemensos. Bahkan kabupaten/kota yang telah selesai pembangunan fisik sekolah rakyat telah dipenuhi kebutuhan gurunya oleh Kemensos. 

“Perekrutan PPPK tenaga guru sudah hampir selesai bagi daerah yang membuka sekolah rakyat rintisan maupun yang telah selesai pembangunan fisiknya,” terangnya. 

Durajat mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pembangunan sekolah rakyat seluas 6,7 Hektare (Ha) di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Tim dari pemerintah pusat telah melakukan survei lokasi pada tahun lalu. 

Diharapkan pemerintah pusat mulai membangun gedung sekolah rakyat di Benuo Taka di tahun anggaran 2027. Karena, tahun ini PPU baru berencana membuka sekolah rakyat rintisan serta penerimaan siswa baru. 

“Sekolah rakyat ini dibangun mulai dari SD, SMP dan SMA serta dilengkapi dengan asrama. Mudah-mudahan tahun depan, sekolah rakyat di PPU juga dibangun. Kalau di Samarinda sudah hampir selesai pembangunannya,” pungkasnya.