Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak ingin terburu-buru menjadikan seluruh objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebaliknya, pemerintah memilih memastikan setiap destinasi memiliki sistem pengelolaan yang matang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), penataan pengelolaan kawasan wisata kini menjadi fokus utama.
Langkah tersebut dinilai lebih penting dibanding sekadar mengejar penerimaan daerah dari retribusi, mengingat masih banyak destinasi yang membutuhkan pembenahan dari sisi fasilitas, kelembagaan, hingga regulasi.
Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Berau, Nurjatiah menjelaskan, pemkab mulai menyusun mekanisme pengelolaan yang lebih tertib di kawasan Tanjung Batu.
Kawasan tersebut dipilih sebagai lokasi awal penerapan retribusi terhadap kios kuliner dan cinderamata yang beroperasi di area wisata.
Menurutnya, sebelum kebijakan itu diterapkan, pemerintah akan lebih dulu memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai aturan yang berlaku agar proses pelaksanaannya berjalan tanpa kendala.
“Kami ingin seluruh pelaku usaha mengetahui mekanisme yang akan diterapkan. Setelah mereka memahami ketentuannya, barulah sistem retribusi dijalankan secara bertahap,” katanya.
Ia menuturkan, pendekatan tersebut dilakukan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan kebijakan baru sekaligus memahami retribusi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata.
Setelah penerapan di Tanjung Batu, pola serupa akan disiapkan di sejumlah kawasan wisata lain yang dinilai memiliki potensi berkembang, termasuk Air Terjun Nyalimah dan Kampung Teluk Sumbang di Kecamatan Biduk-Biduk.
Meski demikian, Nurjatiah menegaskan tidak semua destinasi bisa langsung dikenakan retribusi. Pemerintah masih melakukan pemetaan terhadap kesiapan masing-masing objek wisata, baik dari sisi infrastruktur, pengelola, maupun tingkat kunjungan wisatawan.
“Prinsipnya bukan seberapa cepat menarik PAD, tetapi memastikan destinasi tersebut memang sudah siap dikelola dengan baik sehingga wisatawan tetap nyaman dan masyarakat juga merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Saat ini, baru empat destinasi yang secara aktif menyumbang PAD Kabupaten Berau, yakni Keraton Sambaliung, Museum Batiwakkal, Air Panas Pemapak Bapinang, dan Labuan Cermin.
Sementara destinasi lainnya masih dipersiapkan melalui tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Nurjatiah juga menyinggung potensi besar Pulau Kakaban yang hingga kini belum dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Kendala utama berada pada aspek kewenangan pengelolaan yang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Pulau Kakaban memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi pariwisata Berau. Namun, selama kewenangan pengelolaannya belum beralih, kami tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sambil menunggu kepastian regulasi dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ia berharap pembenahan tata kelola yang dilakukan secara bertahap mampu menciptakan sistem pariwisata yang lebih profesional.
Dengan demikian, semakin banyak destinasi di Berau yang nantinya tidak hanya ramai dikunjungi wisatawan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. (Adv)