Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan tiket pesawat menjadi pemicu utama inflasi di Kota Balikpapan selama Juni 2026.
Meski demikian, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan memastikan laju inflasi di Balikpapan maupun Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih berada dalam level yang terkendali dan sesuai sasaran inflasi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menjelaskan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan Kabupaten PPU tercatat sebesar 0,39 persen (mtm).
Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Balikpapan mencapai 2,80 persen dan PPU sebesar 2,96 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai 3,20 persen.
"Secara keseluruhan, perkembangan inflasi di Balikpapan dan PPU masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen plus minus satu persen," ucap Robi dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Ia mengatakan kenaikan inflasi di Balikpapan terutama berasal dari kelompok transportasi yang memberikan andil terbesar sebesar 0,68 persen.
Lima komoditas yang paling besar mendorong inflasi yakni bensin, angkutan udara, bawang merah, jagung manis, dan beras.
Menurut Robi, harga bensin meningkat setelah Pertamina menyesuaikan harga Pertamax (RON 92) mulai 10 Juni 2026 dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter.
Selain itu, tarif angkutan udara ikut naik akibat penerapan fuel surcharge penerbangan domestik di tengah masih tingginya harga avtur dunia dan kuatnya permintaan masyarakat terhadap transportasi udara.
Sementara kenaikan harga bawang merah dan jagung manis dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Sulawesi akibat cuaca yang kurang mendukung serta meningkatnya biaya distribusi.
Adapun kenaikan harga beras premium dipicu pasokan yang lebih terbatas dan penyesuaian harga dari distributor akibat kenaikan biaya logistik maupun kemasan.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil 0,18 persen.
Lima komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu cabai rawit, semangka, bahan bakar rumah tangga, tas sekolah, dan tomat.
Penurunan harga cabai rawit dan tomat didorong meningkatnya hasil panen di sejumlah daerah sentra produksi, sedangkan harga semangka turun karena pasokan dari Jawa dan wilayah sekitar Balikpapan melimpah.
Sementara harga bahan bakar rumah tangga turun berkat operasi pasar yang digelar di berbagai kelurahan sehingga mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Adapun tas sekolah mengalami penurunan harga karena banyak distributor memberikan potongan harga untuk menghabiskan stok lama menjelang tahun ajaran baru.
Untuk Kabupaten PPU, kelompok transportasi juga menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,22 persen.
Komoditas penyumbang inflasi di daerah tersebut meliputi bensin, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng dan jagung manis.
Kenaikan harga dipengaruhi penyesuaian harga BBM, terbatasnya pasokan komoditas hortikultura dari daerah sentra produksi, serta tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) dunia yang berdampak pada harga minyak goreng.
Sebaliknya, komoditas yang menahan inflasi di PPU antara lain daging ayam ras, semangka, ikan tongkol, tomat dan sawi hijau. Penurunan harga dipicu meningkatnya pasokan dari petani lokal, hasil panen yang membaik, hingga meningkatnya hasil tangkapan nelayan.
Meski kondisi inflasi masih terkendali, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko pada semester II 2026.
Di antaranya potensi musim kemarau dan dampak El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian di Jawa sebagai daerah pemasok utama pangan bagi Balikpapan, PPU dan Paser.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan seiring percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berpotensi mendorong permintaan komoditas pangan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan, PPU dan Paser terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi.
Sepanjang Juni 2026, sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari rapat koordinasi pengendalian inflasi, penjajakan kerja sama antar daerah dengan TPID Kabupaten Karo, percepatan tanam komoditas hortikultura, pengembangan urban farming, hingga pelaksanaan sembilan kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di Balikpapan.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar, Gerakan Tanam Cabai, serta penyaluran bibit cabai kepada PKK di Kabupaten PPU untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Robi menegaskan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dalam mengoptimalkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dan implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah 2025-2027.
"Ke depan kami meyakini inflasi di Balikpapan dan PPU tetap dapat terjaga dalam sasaran inflasi nasional tahun 2026 melalui sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.