Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk menuntaskan kebutuhan gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

PPU telah memasuki usia ke 24 tahun, namun masih ada sekitar 10 OPD yang belum memiliki gedung kantor yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga membutuhkan gedung kantor yang representatif. 

“Masih banyak OPD yang belum memiliki gedung kantor sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan kebutuhan gedung kantor secara bertahap,” kata Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin, Jumat (3/7/2026). 

Waris Muin menyatakan, pemerintah daerah telah merencanakan membangun minimal dua gedung kantor OPD setiap tahun. Namun, rencana pembangunan kantor di tahun ini terpaksa ditunda lantaran APBD PPU mengalami penurunan yang cukup drastis akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. 

“Sejumlah proyek pembangunan fisik terpaksa ditunda di tahun ini, termasuk pembangunan gedung kantor. Karena anggaran daerah sangat terbatas,” ujarnya. 

Pembangunan gedung kantor membutuhkan anggaran antara Rp15 miliar hingga Rp30 miliar. Jadi, untuk menuntaskan kebutuhan gedung kantor seluruh OPD tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. 

“Kalau gedung kantor hanya satu lantai itu anggarannya paling besar Rp15 miliar. Kalau dua lantai mencapai Rp30 miliar,” terangnya.