Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda memberi sejumlah catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terkait realisasi anggaran yang dinilai masih rendah pada semester pertama 2026 ini.

Sebab hingga triwulan kedua atau Juli 2026 ini, serapan anggaran Disdikbud tercatat baru mencapai sekitar 21 persen.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat evaluasi kinerja bersama Disdikbud. "Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, khususnya terkait penyerapan anggaran yang baru sekitar 21 persen," kata Novan.

Meski demikian, ia menyebut secara umum progres pelaksanaan program masih mengikuti pola yang biasa terjadi setiap tahun sehingga kondisi tersebut dinilai masih relatif aman pada semester pertama.

DPRD juga menemukan sejumlah bidang di lingkungan Disdikbud yang hingga pertengahan tahun belum merealisasikan anggaran sama sekali.

"Catatan kami ada beberapa bidang, baik di sektor kebudayaan maupun pendidikan yang anggarannya nol. Ini yang menjadi perhatian," katanya.

Menurut Novan, setiap bidang seharusnya tetap memiliki kegiatan yang didukung anggaran meski di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Ia menilai tidak adanya pelaksanaan program justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. "Kalau tidak ada kegiatan, sementara gaji pegawai tetap dibayarkan, itu juga menjadi pemborosan," tegasnya.

Selain mengevaluasi serapan anggaran tahun berjalan, Komisi IV juga mulai membahas rencana kerja Disdikbud untuk tahun anggaran 2027.

DPRD meminta penyusunan program tahun depan lebih selektif dengan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Seluruh usulan tersebut nantinya akan dikawal saat pembahasan APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kami akan memilah mana program yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Nanti pada saat pembahasan di Banggar akan kami pantau," pungkasnya.