Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM - Sebanyak 200 keluarga kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat di tahun ini. 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) PPU mencatat sebanyak 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di PPU yang mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat tersebar di beberapa kelurahan/desa di empat kecamatan.

Kecamatan Penajam meliputi Kelurahan Kampung Baru sebanyak 14 unit RTLH, Kelurahan Nenang sembilan unit RTLH, Kelurahan Sepan delapan unit RTLH, Kelurahan Gunung Seteleng tujuh unit RTLH dan  Kelurahan Pantai Lango 10 unit RTLH. 

Sedangkan Kecamatan Babulu meliputi Desa Gunung Makmur sebanyak 11 unit RTLH, Desa Rintik 22 unit RTLH  dan Desa Babulu Darat 10 unit RTLH. Kecamatan Waru meliputi Desa Api-Api sebanyak 45 unit RTLH dan Desa Sesulu 22 unit RTLH. 

Sementara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku meliputi Desa Semoi Dua sebanyak sembilan unit RTLH, Desa Wonosari 10 unit RTLH dan Kelurahan Maridan 23 unit RTLH. 

“Bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat di 2026 sebanyak 200 unit. Bantuan di tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu hanya 25 unit,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad, Sabtu (4/7/2026). 

Khairil mengungkapkan, anggaran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat mencapai Rp4 miliar. Bantuan perbaikan rumah sebesar Rp20 juta per unit, diantaranya Rp17,5 juta untuk material bangunan dan upah pekerja sebesar Rp2,5 juta. 

“Kalau bantuan dari pemerintah pusat hanya Rp20 juta per unit. Kalau dari Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim anggarannya Rp25 juta per unit,” ujarnya. 

Khairil mengungkapkan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat disalurkan langsung oleh pemerintah ke rekening bank masing-masing keluarga penerima manfaat. 

“Sebelum proses pengerjaan, ada beberapa tahapan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, salah satunya penerima manfaat harus menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak bank. Karena, bantuan disalurkan pemerintah pusat ke rekening bank. Jadi, setiap belanja material di toko bangunan dicatat oleh pendamping. Kemudian hasil belanja itu ditandatangani penerima manfaat kemudian pihak bank transfer uangnya ke pihak toko,”  pungkasnya.