Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer/Questioning (LGBTQ) sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029.
Menurut Bagus, kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan beragama yang dianut masyarakat Indonesia.
"Ya sudah jelas. Kita negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita juga negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu tidak sesuai dengan ketakwaan, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang," kata Bagus, Senin (6/7/2026).
Ia menilai perilaku LGBT merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.
"LGBT jelas tidak sesuai dengan dasar Pancasila, apalagi dengan ajaran agama Islam. Saya melihat itu sebagai salah satu perilaku menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Meski demikian, Bagus mengajak masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara bijak.
Menurutnya, lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan arahan yang positif.
"Mudah-mudahan masyarakat semakin dewasa menyikapinya. Lingkungan di sekitarnya harus bisa memberikan arahan yang positif," katanya.
Bagus juga menyebut pemerintah telah menyediakan layanan kesehatan jiwa yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila membutuhkan pendampingan.
"Di Puskesmas ada layanan psikiater maupun rujukan ke rumah sakit. Kalau memang membutuhkan pendampingan, silakan memanfaatkan layanan yang ada. Nanti akan dinilai oleh tenaga kesehatan apakah memerlukan penanganan lebih lanjut," ujarnya.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan.
"Peran keluarga sangat penting. Lingkungan juga jangan mengucilkan atau memisahkan mereka. Masyarakat harus ikut mendukung dalam proses pendampingan," ucapnya.
Ia menambahkan, pendidikan agama dan pendidikan dalam keluarga menjadi fondasi utama untuk mencegah berbagai perilaku yang dinilai menyimpang.
"Pendidikan agama dan pendidikan keluarga adalah salah satu fondasi untuk menangkal ancaman-ancaman yang tidak baik. Lingkungan dan komunitas juga memiliki peran penting," katanya.
Bagus mengatakan pemerintah kota selama ini juga memiliki berbagai program yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga melalui organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
"Program-program yang berkaitan dengan keluarga harmonis sudah ada. Itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga," ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma ataupun mendiskreditkan individu yang membutuhkan pendampingan.
"Edukasi dan sosialisasi harus diperbanyak sehingga masyarakat bisa menyikapi persoalan ini dengan dewasa. Jangan langsung memvonis atau mendiskreditkan, apalagi mempersempit ruang mereka. Itu tidak boleh," tegasnya.
Bagus juga mengaitkan pentingnya pencegahan perilaku berisiko dengan upaya pengendalian penyebaran HIV.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar risiko penularan penyakit dapat ditekan.
"Pemerintah kota secara umum akan terus memperkuat edukasi melalui rumah sakit, Puskesmas, RT, kelurahan hingga kecamatan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar," pungkasnya.