Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda memastikan usulan penambahan rombongan belajar (rombel) akan dikaji secara menyeluruh menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jalur domisili.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Disdikbud Samarinda, Wahiduddin, mengatakan penambahan rombel maupun pembangunan sekolah baru tidak bisa dilakukan secara instan hanya karena adanya lonjakan pendaftar di sejumlah sekolah.
"Menambah rombel atau membangun sekolah itu harus melalui kajian dan analisis. Tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada persoalan daya tampung," kata Wahid.
Data Disdikbud mencatat, jumlah lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda pada setiap tahun mencapai sekitar 13.079 siswa. Sementara itu, daya tampung seluruh SMP negeri hanya tersedia untuk 10.053 siswa.
Perbedaan jumlah tersebut sempat memicu keluhan masyarakat, terutama dari orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri terdekat melalui jalur domisili.
Meski demikian, Wahiduddin menilai kondisi tersebut tidak otomatis menjadi indikator bahwa Samarinda kekurangan sekolah negeri. Menurutnya, sistem pendidikan juga ditopang oleh keberadaan sekolah swasta yang masih memiliki kapasitas untuk menerima peserta didik.
Ia menjelaskan, wacana penambahan rombel memang sempat muncul sebagai salah satu alternatif di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah yang belum memungkinkan untuk membangun sekolah baru.
Namun, langkah tersebut juga memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang.
"Kalau menambah rombel, efek dominonya guru juga harus ditambah. Sementara saat ini guru yang ada saja masih kurang. Kalau rombel ditambah, kebutuhan guru juga otomatis bertambah," ungkapnya.
Karena itu, Disdikbud tidak ingin mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia maupun standar pelayanan pendidikan.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara komprehensif. Evaluasi tidak hanya menyangkut mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi juga delapan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan.
"Ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami. Tidak hanya SPMB, tetapi juga standar pendidikan lainnya sehingga ke depan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan," pungkasnya.