Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Evaluasi pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda mengungkap masih adanya tunggakan pembayaran kegiatan senilai sekitar Rp8,4 miliar. Selain itu, realisasi anggaran tahun 2026 juga menjadi perhatian karena baru mencapai sekitar 38 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan rapat tersebut membahas pelaksanaan anggaran tahun 2025, capaian program tahun berjalan, hingga rencana kegiatan dan anggaran untuk 2027.
Salah satu catatan yang menjadi perhatian DPRD ialah masih adanya utang kegiatan yang harus segera diselesaikan oleh DLH.
"Kalau kaitannya di tahun 2025, catatan kami adalah masalah utang. Artinya capaian kegiatan sudah hampir 100 persen, hanya tersisa utang kegiatan yang belum diselesaikan," ucap Deni, Rabu (8/7/2026).
Selain itu, Komisi III juga menyoroti realisasi anggaran DLH pada 2026. Dari total pagu sekitar Rp113 miliar, penyerapan anggaran dan progres fisik baru mencapai sekitar 38 persen.
Menurut Deni, capaian tersebut masih sedikit di bawah target triwulan berjalan yang seharusnya telah menyentuh angka 40 persen.
"Kami minta kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan agar target penyerapan tercapai," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DLH Kota Samarinda, Dian Ruhendra, menjelaskan total utang yang dimiliki instansinya sebelumnya mencapai sekitar Rp11,4 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,9 miliar telah dibayarkan pada 2025. Sehingga tersisa sekitar Rp7,4 miliar. Kemudian setelah ada review dari Inspektorat terdapat potensi tambahan utang sekitar Rp960 juta.
"Jadi total yang belum terbayar saat ini sekitar Rp8,4 miliar, termasuk sisa pekerjaan di TPA," jelas Dian.
Ia menerangkan, utang tersebut berasal dari sejumlah kegiatan, di antaranya belanja modal, pengadaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan bangunan, hingga penyelesaian pekerjaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
DLH memastikan penyelesaian kewajiban tersebut tetap menjadi perhatian, bersamaan dengan pelaksanaan program yang telah dianggarkan pada tahun 2026 agar target kinerja dapat tercapai sesuai jadwal.