Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA – Ketepatan waktu penyaluran bantuan seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan menjelang dimulainya tahun ajaran baru.

Selama ini, bantuan yang bersumber dari APBD dinilai kerap diterima setelah siswa lebih dulu membeli seragam sendiri, sehingga manfaat program dianggap kurang optimal.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi meminta pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme penyaluran agar bantuan diterima siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Menurutnya, tujuan program membantu meringankan beban biaya pendidikan tidak akan tercapai apabila bantuan baru disalurkan ketika kebutuhan seragam sudah dipenuhi oleh orang tua.

"Kadang-kadang APBD memberikan bantuan baju seragam, sementara anak sekolah sudah punya seragam semua. Jadi, waktunya tidak tepat dengan kondisi di lapangan. Ini mohon bisa ada penyesuaian," ujarnya.

Jimmi menilai penyaluran bantuan yang tepat waktu juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. 

Menjelang tahun ajaran baru, permintaan seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah meningkat sehingga memicu perputaran uang di sektor perdagangan.

"Di sisi lain perekonomian juga mulai berputar karena kebutuhan seragam dan sebagainya. Kita melihat ada potensi sekitar 30.000 siswa yang mau pakai baju baru," katanya.

Ia juga mengingatkan meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah setiap awal tahun ajaran dapat memengaruhi harga di pasaran. 

Karena itu, pemerintah diminta menyesuaikan jadwal penyaluran bantuan agar dapat membantu masyarakat pada saat kebutuhan tersebut muncul.

"Begitu seragam itu dibutuhkan, pemerintah juga siap untuk itu. Nilainya banyak, puluhan ribu siswa. Sedikit banyak daerah kita akan terpengaruh terhadap inflasi harga pakaian, sepatu, dan peralatan sekolah," pungkasnya.