Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim akan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Senin 13 Juli 2026 mendatang. 

Aksi tersebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian masyarakat.

PKC PMII Kaltim menilai pemberantasan korupsi saat ini menghadapi tantangan besar. Sehingga mereka mendorong agar setiap perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga dugaan keterlibatan penyelenggara negara diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PKC PMII Kaltim menegaskan seluruh dugaan yang menjadi perhatian publik harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang profesional, independen, dan transparan.

Ketua PKC PMII Kaltim, Said Abdilah, mengatakan penyelesaian berbagai perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Kerugian akibat korupsi pada akhirnya berdampak pada hak masyarakat atas pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan," ungkapnya.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat menunjukkan independensi dalam menangani setiap perkara korupsi tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pihak yang diperiksa.

"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Publik menunggu proses hukum yang adil, profesional, dan tidak tebang pilih," tegasnya.

Aksi yang akan digelar di depan Kantor Kejati Kaltim merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil terhadap proses penegakan hukum.

Terakhir, mereka menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya proses hukum agar tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat terus terjaga.