Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memproses pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong. Proses tersebut ditargetkan dapat mengisi beberapa jabatan prioritas paling lambat pada akhir Juli 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, mengatakan tahapan pengisian kepala OPD saat ini tengah berjalan melalui penerapan Sistem Manajemen Talenta.

Menurutnya, BKPSDM sebelumnya telah melakukan sosialisasi mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada akhir Juni lalu.

“Jadi, kita sudah kemarin, tanggal 20, saya lupa, akhir Juni, sudah sosialisasikan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Itu kita menggunakan Sistem Manajemen Talenta,” ujarnya. Jumat (10/7/2026)

Saat ini, BKPSDM sedang melakukan pemetaan terhadap pejabat administrator yang berpotensi menjadi kandidat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Nah, saat ini lagi berproses. Kita sudah meng-mapping siapa saja pejabat administrator yang nanti bisa menjadi kandidat untuk diusulkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,” katanya.

Arianto berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga sejumlah jabatan strategis yang menjadi prioritas dapat segera terisi.

“Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan Juli ini sudah terisi beberapa OPD yang memang kita prioritaskan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan pengisian jabatan pada tahap pertama belum mencakup seluruh OPD yang mengalami kekosongan. Pemerintah daerah masih akan melihat potensi para kandidat sebelum mengusulkan nama-nama kepada Bupati Kukar untuk mendapatkan persetujuan.

“Tapi belum semua. Kita akan lihat lagi potensi-potensi kandidat yang memang layak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut atas persetujuan Bapak Bupati,” jelasnya.

Pada tahap pertama, terdapat sekitar sembilan jabatan kepala OPD yang menjadi prioritas untuk diisi. Beberapa di antaranya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

“Kurang lebih ada sembilan. Di antaranya Dinas Perkim, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan beberapa OPD lainnya. Kurang lebih ada sembilan jabatan yang menjadi prioritas pada tahap pertama. Nanti akan ada tahap berikutnya,” pungkas Arianto.