Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA – Keterbatasan daya tampung SMA dan SMK yang kembali terjadi pada penerimaan peserta didik tahun ini 2026/2027, persoalan ini pun dinilai bukan persoalan baru. 

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah lulusan SMP setiap tahun seharusnya telah menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk merencanakan penambahan kapasitas sekolah menengah.

"Permasalahan ini berulang lagi dari tahun ke tahun. Jumlah siswa kita makin bertambah sesuai pertumbuhan penduduk. Ini menjadi catatan untuk meminta kepada provinsi bagaimana melibatkan daerah agar bisa ikut membangun sama-sama kalau memang provinsi enggak mampu," ujar Jimmi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/7/2026).

Ia mendorong Dinas Pendidikan menjalin koordinasi dengan Pemprov Kaltim agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dapat berkontribusi membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Meski kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi, tapi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) ikut membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.

"Kalau pemerintah daerah kabupaten mampu, jangan malu-malu pemerintah provinsi minta ke kabupaten untuk punya partisipasi seperti itu," katanya.

Jimmi juga menyoroti perlunya perencanaan yang lebih matang dari pemerintah provinsi. Menurutnya, data jumlah lulusan SMP setiap tahun seharusnya dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan kapasitas penerimaan siswa baru di jenjang SMA dan SMK.

"Keluaran SMP banyak, daya tampung SMA-nya kurang. Itulah masalahnya. Harusnya provinsi sudah siap dengan kondisi seperti itu karena provinsi harus punya data-data itu. Sebab, persoalan ini bukan cuma di sini saja, tapi di seluruh 10 kabupaten/kota," pungkasnya.