Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Persoalan daya tampung siswa baru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai tidak semata-mata disebabkan keterbatasan jumlah sekolah negeri.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi menilai masih kuatnya persepsi masyarakat yang menganggap sekolah negeri lebih baik menjadi salah satu penyebab penumpukan pendaftar di sekolah negeri.
Menurut Jimmi, berdasarkan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, sejumlah sekolah swasta masih memiliki kapasitas untuk menerima peserta didik baru.
Namun, kuota tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar orang tua tetap memprioritaskan sekolah negeri.
"Kalau melihat data yang disampaikan kepala sekolah, sebenarnya sekolah swasta juga masih siap menampung siswa. Hanya saja masyarakat masih lebih memilih sekolah negeri," ujarnya.
Meski demikian, Jimmi memperkirakan jumlah calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah masih lebih besar dibandingkan data yang dipaparkan dalam RDP. Hal itu karena data dari sejumlah kecamatan belum seluruhnya masuk.
"Saya kira jumlahnya lebih banyak daripada data yang ada sekarang karena siswa dari kecamatan juga belum seluruhnya terdata. Kebanyakan sekolah swasta juga siap menampung, hanya saja angka pastinya belum diketahui," katanya.
Ia menegaskan sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Karena itu, menurutnya, kualitas pendidikan di kedua jenis sekolah harus terus ditingkatkan agar tidak muncul kesenjangan persepsi di tengah masyarakat.
"Kita ingin antara sekolah negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Semua punya kualitas yang sama dan sama-sama memikul tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa," ucapnya.
Jimmi juga menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap sekolah swasta.
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan karena pemerintah tidak dapat membangun sekolah baru dalam waktu singkat.
Ia berharap dukungan terhadap sekolah swasta terus diperkuat sehingga masyarakat semakin percaya untuk menjadikannya sebagai alternatif pendidikan.
Sebagai perbandingan, Jimmi mencontohkan kondisi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, di mana sekolah swasta justru banyak diminati karena kualitas pendidikannya mampu bersaing, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sebagian sekolah negeri.
"Kalau di Jawa, justru banyak yang memilih sekolah swasta karena kualitasnya bagus. Sementara di sini masyarakat masih berpikir sekolah negeri itu semuanya gratis," jelasnya.
Padahal, kata Jimmi, di Kutim sudah terdapat sekolah swasta yang tidak memungut biaya pendidikan karena memperoleh dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
"Seperti yang disampaikan dalam rapat, ada juga sekolah swasta yang benar-benar gratis karena didukung dana BOS dan BOSDA," pungkasnya.