Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota menyusun pola bantuan bagi sekolah swasta yang lebih berbasis kebutuhan. Dukungan pemerintah dinilai tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk insentif guru bulanan, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah.
Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengatakan setiap sekolah swasta memiliki tingkat kemandirian yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, sekolah yang telah memiliki kondisi keuangan stabil tidak lagi harus menjadi prioritas penerima insentif guru bulanan. Sebagai gantinya, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan dalam bentuk program peningkatan kualitas pendidikan maupun pembangunan sarana dan prasarana.
"Kalau ada sekolah yang secara ekonomi sudah mandiri, mungkin rumusannya bukan lagi insentif guru setiap bulan. Pemerintah bisa hadir melalui bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan sekolah itu," kata Heri, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, skema tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan bantuan bagi seluruh sekolah swasta di Kota Bontang. Dengan demikian, sekolah yang masih mengalami kesulitan membayar gaji guru memiliki peluang lebih besar memperoleh insentif, sementara sekolah yang telah berkembang tetap mendapatkan dukungan melalui program lain.
Heri mencontohkan bantuan yang dapat diberikan kepada sekolah yang telah mandiri antara lain rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang dibiayai melalui APBD.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, masih banyak sekolah swasta di Bontang yang menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, sejumlah sekolah juga masih membutuhkan peningkatan fasilitas agar proses pembelajaran berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, ia menilai penyusunan skala prioritas menjadi langkah penting agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
"Masih banyak sekolah yang statusnya menunggu insentif. Karena anggaran terbatas, kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa terakomodasi. Sekolah yang sudah mandiri kita carikan rumusan bantuan yang lain," ujarnya.
Meski demikian, Heri menegaskan gagasan tersebut masih berupa usulan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masing-masing sekolah.
"Yang penting pemerintah hadir sesuai persoalan yang dihadapi setiap sekolah. Jangan disamaratakan. Lihat dulu kebutuhan yang paling krusial di masing-masing sekolah, kemudian di situlah pemerintah memberikan dukungan," pungkasnya. (Adv)