Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Proyeksi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kembali membayangi keuangan Kota Balikpapan pada 2027.
DPRD Balikpapan pun meminta pemerintah kota segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan meski dukungan anggaran dari pusat terus menyusut.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri mengatakan informasi yang diterimanya menunjukkan alokasi dana TKD untuk Balikpapan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar.
Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Informasinya tahun depan kita hanya mendapatkan sekitar Rp800 miliar. Ini menjadi tahun kedua kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah," kata Alwi, Rabu (15/7/2026).
Ia memaparkan, pada 2025 Balikpapan masih memperoleh dana transfer sekitar Rp2,3 triliun. Jumlah itu turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun pada 2026 dan diperkirakan kembali merosot hingga sekitar Rp800 miliar pada 2027.
Menurut Alwi, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah karena ruang fiskal akan semakin terbatas. Untuk itu, peningkatan PAD dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
"Harapan kita sekarang ada pada PAD. Alhamdulillah, dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki PAD terbesar," ujarnya.
Ia menyebut target PAD Balikpapan pada 2026 dipatok sekitar Rp1,58 triliun dan direncanakan meningkat menjadi Rp1,68 triliun pada 2027.
Namun, ia mengingatkan agar target tersebut tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
"Jangan sampai kita hanya menetapkan target, tetapi tidak mampu mencapainya. Itu yang menjadi perhatian kita," tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, DPRD mendorong Pemkot Balikpapan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dipercepat adalah memperluas pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau e-Box pada wajib pajak.
Selain itu, Alwi menilai sistem penagihan pajak masih perlu diperbaiki karena sebagian masih dilakukan secara manual.
Ia juga mengusulkan adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya dari kalangan perusahaan.
Menurutnya, kepatuhan pembayaran pajak sektor tersebut masih harus ditingkatkan agar tidak mengganggu target penerimaan daerah.
"Dengan berbagai langkah tersebut, kami berharap target PAD dapat benar-benar tercapai sehingga mampu menopang kebutuhan pembangunan di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat," pungkasnya.