Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Nunukan, pemerintah daerah memberikan pembekalan mengenai prosedur ekspor sekaligus strategi pengembangan produk lokal agar memiliki nilai tambah dan memenuhi standar perdagangan global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ekspor dan Pengembangan Produk Lokal ke Pasar Global yang diselenggarakan Rumah BUMN Nunukan. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pasar bagi UMKM sekaligus meningkatkan kontribusi sektor usaha kecil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengawas Perdagangan DKUKMPP Nunukan, Syafaruddin menjelaskan bahwa ekspor bukan sekadar aktivitas menjual barang ke luar negeri, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing daerah, memperluas jaringan perdagangan, serta membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedekatan geografis dengan negara tetangga menjadi keunggulan tersendiri yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperluas pasar produk unggulan daerah.
"Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai proses ekspor agar mereka lebih siap dan percaya diri memasarkan produknya ke luar negeri. Nunukan memiliki potensi besar karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga peluang ekspor harus dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Syafaruddin.
Ia menegaskan, meningkatnya jumlah UMKM yang mampu melakukan ekspor akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, mulai dari peningkatan devisa negara, tumbuhnya industri pengolahan, terbukanya lapangan kerja baru, hingga meningkatnya pendapatan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapat pemahaman komprehensif mengenai tahapan administratif yang harus dipenuhi sebelum memasuki pasar ekspor. Materi yang disampaikan meliputi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), konfirmasi status wajib pajak, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga proses rekonsiliasi data NIB dan NPWP pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai persyaratan penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) melalui sistem elektronik (e-SKA), yang menjadi salah satu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena memberikan fasilitas tarif preferensi di negara tujuan ekspor.
Tidak hanya aspek administrasi, para pelaku UMKM turut dibekali pemahaman mengenai dokumen-dokumen yang wajib dipersiapkan dalam transaksi ekspor. Dokumen tersebut antara lain invoice, packing list, surat jalan, daftar kemasan, bill of lading, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga Surat Keterangan Asal (SKA). Kelengkapan dokumen tersebut menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran proses pengiriman barang sekaligus memenuhi ketentuan perdagangan internasional.
Melalui bimbingan teknis ini, DKUKMPP Nunukan berharap pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur ekspor secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing, serta memenuhi standar pasar global.
Pemerintah daerah optimistis, dengan semakin banyaknya UMKM yang berhasil menembus pasar internasional, produk-produk unggulan Nunukan akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, memperluas jaringan pemasaran, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi UMKM agar tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi mampu menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif di tingkat regional maupun global.
Dengan memanfaatkan potensi geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan, sektor UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor nonmigas, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.