Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Ketidakpastian penyaluran dana kurang salur sebesar Rp402 miliar dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Bontang mengerem sejumlah anggaran proyek infrastruktur.
Langkah itu diambil sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah belum adanya kepastian pencairan dana yang menjadi hak Bontang tersebut.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan pemerintah sengaja tidak memasukkan dana kurang salur ke dalam struktur APBD karena hingga kini belum ada kepastian penyaluran.
Namun, Pemkot terus memperjuangkan hak tersebut melalui komunikasi dan surat resmi kepada pemerintah pusat.
"Kalau dana kurang salur itu tidak disalurkan, ya tidak kita masukkan dalam batang tubuh anggaran. Tapi kami sudah bersurat, terus dan terus. Karena itu hak kita dan akan terus kami perjuangkan," ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Menurut Neni, Rp402 miliar sangat berarti bagi pembangunan Kota Bontang. Jika dana itu direalisasikan, maka berbagai program pembangunan dapat dijalankan.
Tapi pemerintah memilih bersikap realistis dengan tidak menggantungkan pelaksanaan program pada anggaran yang belum pasti.
Sebagai konsekuensinya, sejumlah proyek strategis terpaksa dibatalkan. Salah satunya pembangunan RS Taman Sehat atau rumah sakit tipe D senilai Rp46 miliar.
Proyek tersebut urung dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta adanya revisi dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdalalin).
Selain itu, pembangunan Stadion Bontang Prestasi dengan anggaran Rp10 miliar juga dihentikan. Berdasarkan hasil evaluasi, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membangun bagian bawah stadion sehingga proyek dinilai tidak dapat diselesaikan secara optimal.
"Kalau dilanjutkan, tidak selesai. Jadi kita putuskan batal dulu," kata Neni.
Tak hanya itu, pembangunan lapangan mini soccer serta proyek multiyears kawasan Danau Kanaan juga ikut terdampak kebijakan efisiensi. Mayoritas proyek yang ditunda berasal dari sektor infrastruktur.
Meski harus memangkas sejumlah pembangunan, Neni memastikan kondisi keuangan daerah tetap terkendali.
Ia menegaskan seluruh kewajiban pemerintah telah diselesaikan sehingga Bontang tidak memiliki utang yang masih tertunda, berbeda dengan sejumlah daerah lain.
"Keuangan kita masih aman. Tidak ada utang seperti daerah lain yang belum terbayar. Semua kewajiban kita sudah diselesaikan," tegasnya.
Ia berharap langkah efisiensi ini mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dukungan anggaran yang pasti tanpa menimbulkan defisit di kemudian hari.