Reporter Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Ancaman musim kemarau panjang mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim).
Fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus hingga September 2026 dinilai tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tetapi juga mengancam produksi pangan dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Kutim, Noviari Noor mengatakan dampak El Nino diperkirakan masih akan dirasakan hingga November mendatang.
Penurunan curah hujan selama periode tersebut berpotensi memperburuk kondisi di sejumlah sektor, terutama pertanian.
"El Nino itu curah hujannya sangat kecil sehingga menimbulkan kekeringan atau kemarau yang berkepanjangan. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus dan September dan dampaknya kemungkinan masih terasa sampai November. Mudah-mudahan Desember hingga awal tahun kondisi sudah mulai normal kembali," kata Noviari.
Ia menjelaskan, menurunnya curah hujan dapat berdampak langsung terhadap hasil panen. Jika produksi pangan terganggu, maka ketersediaan bahan pokok di pasaran ikut terpengaruh dan berisiko mendorong laju inflasi daerah.
"Dengan adanya kekeringan ini pasti akan mempengaruhi hasil panen. Kalau hasil panen menurun, harga-harga bisa naik dan pada akhirnya menimbulkan inflasi," ujarnya.
Potensi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Kutim.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah membahas langkah mitigasi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, ketahanan pangan, kebencanaan hingga kesiapan penyediaan air baku selama musim kemarau.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rapat, dampak El Nino diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kutim.
Kondisi itu mendorong pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kesiapsiagaan.
Selain ancaman terhadap sektor pangan, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih di sejumlah kecamatan yang selama ini bergantung pada sumber air permukaan.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Kutim menginstruksikan penyusunan rekomendasi yang akan dituangkan dalam surat edaran sebagai pedoman penanganan dampak El Nino.
Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan potensi gejolak harga.
"Pak Bupati memerintahkan kami menyusun rekomendasi dan kesimpulan hasil rapat untuk dituangkan dalam surat edaran," kata Noviari.
Surat edaran tersebut nantinya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga di Kutim selama musim kemarau tahun ini.