Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Di tengah keterbatasan ruang fiskal yang membuat rencana transportasi publik di Samarinda belum terealisasi, berbagai skema pendukung telah disiapkan.
Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan berbagai opsi agar operasional angkutan massal nantinya tidak sepenuhnya bergantung pada subsidi pemerintah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan konsep yang disiapkan bukan membeli armada bus, melainkan buy the service atau membeli layanan dari operator swasta berdasarkan kinerja operasional.
Melalui skema tersebut, pemerintah hanya membayar layanan berdasarkan jarak tempuh (rupiah per kilometer) dengan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi operator, seperti ketepatan waktu hingga kenyamanan penumpang.
"Kalau pemerintah membeli bus, nanti menjadi aset pemerintah dan statusnya bukan lagi angkutan umum komersial. Untuk itu konsepnya membeli layanan dari operator," jelas Manalu.
Untuk menekan besaran subsidi, Dishub juga menyiapkan sejumlah sumber pendapatan non-tarif. Salah satunya melalui kerja sama pemanfaatan nama halte (naming rights) oleh pihak swasta serta penyediaan ruang iklan di dalam armada angkutan umum.
Ia mencontoh di sejumlah kota besar, penjualan hak penamaan halte mampu memberikan pemasukan yang cukup besar, sehingga dapat mengurangi beban subsidi operasional transportasi publik.
Selain itu, ruang promosi di dalam bus juga dapat dikelola sebagai sumber pendapatan daerah apabila nantinya sistem transportasi publik telah berjalan.
Meski demikian, ia mengakui implementasi program tersebut masih menunggu kondisi keuangan daerah yang lebih baik.
Dishub sebelumnya telah mengusulkan penyediaan transportasi publik pada 2026, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa transportasi publik tetap menjadi kebutuhan mendesak bagi Kota Samarinda.
Selain mengurangi kemacetan dan kepadatan parkir, layanan tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif dan pelajar.
"Ini juga akan mengurangi subsidi APBN terkait dengan bahan bakar," pungkasnya.