Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA — Biaya transportasi dinilai masih menjadi salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga di Kalimantan Timur (Kaltim).
Di tengah munculnya berbagai usulan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, pengamat transportasi justru menilai solusi yang lebih mendesak adalah menghadirkan layanan angkutan umum yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Pengamat transportasi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim, Tiopan Henry Manto Gultom, menilai kebutuhan BBM bersubsidi sebenarnya telah dihitung berdasarkan tren konsumsi dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan jumlah kendaraan yang relatif tidak terlalu tinggi, dominasi kendaraan berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc, serta kondisi ekonomi yang cenderung stabil, ia meyakini kuota BBM subsidi semestinya masih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang perlu dibenahi justru berada pada distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Ia menilai masih ada kebocoran distribusi melalui penjualan kembali BBM subsidi di luar jalur resmi yang memungkinkan kendaraan tidak berhak tetap memperoleh bahan bakar bersubsidi.
"Yang harus dikendalikan itu kebocoran distribusinya. Jangan sampai BBM subsidi keluar dari SPBU resmi lalu diperjualbelikan kembali," ucap Tiopan.
Ia juga menanggapi sejumlah usulan yang belakangan berkembang, mulai dari pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan berpelat luar daerah, kewajiban mutasi kendaraan, hingga syarat kendaraan harus taat membayar pajak dan memiliki uji KIR aktif.
Kebijakan tersebut, kata dia perlu dikaji secara hati-hati karena aturan mengenai penerima BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, sanksi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan juga telah diatur tersendiri melalui mekanisme administrasi. Karena itu, apabila ditambah dengan larangan membeli BBM subsidi tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Lebih jauh, Tiopan mengajak pemerintah daerah melihat persoalan transportasi dari sudut pandang yang lebih luas.
Ia mempertanyakan alasan masyarakat tetap membeli kendaraan pribadi meski harus menanggung beban pajak, cicilan, hingga biaya operasional yang tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena masyarakat tidak memiliki alternatif transportasi umum yang memadai.
Banyak kawasan permukiman di Samarinda, termasuk sejumlah kompleks perumahan baru, hingga kini belum terjangkau layanan angkutan umum sehingga kendaraan pribadi menjadi satu-satunya pilihan mobilitas.
Ia memperkirakan beban transportasi rumah tangga saat ini dapat mencapai sekitar 40 persen dari total pendapatan keluarga. Dengan asumsi pendapatan rumah tangga sebesar Rp4 juta per bulan, sekitar Rp1,6 juta habis untuk membayar cicilan kendaraan, membeli bahan bakar, perawatan, hingga biaya parkir.
Karena itu, ia menilai penyediaan transportasi publik yang terjangkau akan memberikan dampak lebih luas dibanding sekadar memperketat akses terhadap BBM subsidi.
Selain menekan konsumsi bahan bakar, keberadaan angkutan umum juga dinilai mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus menekan pertumbuhan kendaraan pribadi.
Tiopan berharap pemerintah daerah mulai memprioritaskan pembangunan sistem transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi dibanding terus menambah berbagai pembatasan baru dalam penyalurannya.
"Kalau angkutan umum tersedia dan mudah dijangkau, masyarakat punya pilihan. Mereka tidak harus membeli kendaraan sendiri untuk memenuhi kebutuhan transportasinya," pungkasnya.